Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 September 2017 | 13:55 WIB

Keuangan Seret, Gerindra Tolak PMN untuk KAI

Oleh : M Fadil Djaelani | Kamis, 13 Juli 2017 | 16:59 WIB
Keuangan Seret, Gerindra Tolak PMN untuk KAI
Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra di Komisi VI DPR menolak kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp2 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero). Alasannya, keuangan negara seret perlu efisiensi.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI Bambang Haryo Soekartono asal Gerindra dalam rapat kerja dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Dalam raker ini, Komisi VI bersama Kementerian BUMN membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Termasuk rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi PT KAI dan PT Djakarta Lloyd (Persero). "Tidak setuju penambahan PMN untuk LRT karena menurut saya tidak efisien," tegas Bambang.

Kata anak buah Prabowo ini, pemberian PMN lebih baik diarahkan kepada program yang lebih produktif, atau diberikan kepada daerah yang memang membutuhkan anggaran berlebih. "PMN kita harusnya bisa untuk daerah lain dan Rp5 triliun dipindahkan ke Jabodebek kami tidak setuju. Tidak setuju PMN untuk LRT," kata Bambang.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, suntikan modal kepada KAI sebesar Rp2 triliun, dialokasikan untuk pembangunan proyek LRT Jabodebek pada 2018-2019. "Tapi karena keterbatasan belanja negara maka ada konversi PT KAI dan belanja di K/L Kemenhub dan PSO dalam pelaksanaan pengelolaan LRT Jabodebek," kata Sri Mulyani.

Berdasarkan hasil rapat Banggar, PMN kepada PT KAI sebesar Rp 2 triliun dan Djakarta Lloyd Rp 379,3 miliar telah disetujui dengan catatan. Yang mana, catatan tersebut harus dibahas terlebih dahulu di Komisi VI selaku mitra kerja Kementerian BUMN dan yang mengurusi PMN. [ipe]

 
x