Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 19 Oktober 2017 | 14:20 WIB

Pemerintah Tak Boleh Biarkan Mafia Donor Mendikte

Oleh : - | Kamis, 13 Juli 2017 | 18:30 WIB
Pemerintah Tak Boleh Biarkan Mafia Donor Mendikte
Pengamat ekonomi lingkungan Ricky Avenzora - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat ekonomi lingkungan Ricky Avenzora mengingatkan, pemerintah tak bisa membiarkan negara donor maupun LSM lingkungan yang acapkali mendikte Indonesia.

"Di sisi lain, pejabat-pejabat terkait dana donor harus dicegah agar tidak membentuk kartel SDM untuk memuluskan berbagai potensi kejahatan kerah putih yang potensial terjadi dalam penggunaan dana donor," kata Ricky di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Ricky mengingatkan, sejak 2016, lebih dari US$44 juta hibah dana lingkungan telah dikucurkan tanpa pengawasan kepada berbagai LSM lingkungan dan institusi di Indonesia. "Pemerintah harus tegas menetapkan pola alokasi pembiayaan penggunaan dana donor secara rinci dan rigit serta DPR harus
selektif dalam mengizinkan pemerintah dalam mengambil atau menerima utang yang berkaitan dengan isu lingkungan," kata Ricky.

Negara, kata Ricky juga perlu membuka mata rakyat tentang berapa bebenarnya utang dana lingkungan yang sudah terjadi selama ini. "Berbagai kegagalan bisa saja tidak perlu dipermasalahkan, karena semua sudah sama-sama tahu penyebabnya, namun proses pembelajaran harus sama-sama ditegakkan dan disepakati untuk tidak mengulangi kesalahan
yang sama," kata Ricky.

Menurutnya, berbagai potensi capital flight dalam dinamika donor harus ditekan menjadi sekecil mungkin, sedangkan integritas keilmuan serta profesionalisme kerja harus ditegakkan secara terukur.

Mengutip data dari laman climateandlandusealliance.org, Ricky mengungkapkan, cukup banyak LSM penerima dana lingkungan dari lembaga Climate and Land Use Alliance (CLUA) yang berpusat di San Francisco, California, AS. Mereka di antaranya adalah HuMa (US$575 ribu), Jerat (US$114 ribu) FPP (US$3.573,477), AMAN (US$699,826), JKPP (US$800 ribu), KKI WARSI (US$595,289), Kemitraan (US$1.230,400), Mongabay Org Corp (US$735 ribu), RAN (US$2.096,000), Samdhana Inc (US$3.922,429), WetlandS Int (US$249,962), WWF (US$200,445) dan WALHI (US$536,662).

Lembaga lain yang juga terlihat sebagai penerima dana adalah SEKALA (US$1.316,939), CIFOR (US$415,000), FFI (US$449,218), dan ICRAF (US$497,196) serta Stichting Oxfam Novib (US$700 ribu).

Transparansi LSM
Sementara, Peneliti Pascasarjana IPB Bogor La Ode Muhammad Rabiali mengatakan, LSM lingkungan terkadang tidak memiliki kesadaran akan pentingnya transparansi penggunaan dana kepada masyarakat.

Di sisi lain, negara atau pemerintah tidak memiliki kontrol yang kuat atas transparansi LSM lingkungan yang dituangkan melalui aturan undang-undang maupun melalui peraturan pemerintah.Negara belum sepenuhnya menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Penelitian itu juga mengungkapkan, secara umum pemerintah dan masyarakat menyatakan setuju dan atau sangat setuju bahwa pola tindakan LSM lingkungan di Indonesia adalah untuk kepentingan negara asing.

Hal ini bermakna bagi kebanyakan LSM lingkungan adalah ketergantungan tinggi terhadap bantuan asing, visi dan misi kegiatan mengikuti asing, patuh dan tunduk terhadap mekanisme dan aturan asing, kurang memiliki nasionalisme, serta mengancam kedaulatan negara. [tar]

Komentar

 
x