Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 September 2017 | 01:48 WIB

APTRI Sujud Syukur, PPN Gula Petani Dibatalkan

Oleh : Uji medianti | Jumat, 14 Juli 2017 | 03:39 WIB
APTRI Sujud Syukur, PPN Gula Petani Dibatalkan
Ketua Umum Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APTRI, HM Arum Sabil - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk gula petani, akhirnya terang benderang. Petani tebu bisa riang gembira menggarap lahannya.

Kepastian ini terkuak saat pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) sowan ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Dalam pertemuan ini, Ketua Umum Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APTRI, HM Arum Sabil mengapresiasi Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi yang telah menyetujui tidak adanya pengenaan PPN 10% untuk Gula Petani.

Arum menyatakan sangat bersyukur dengan keputusan ini. Artinya, pertemuan antara petani tebu dengan petinggi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa terwujud titik temu yang arahnya mendukung kesejahteraan petani gula atau tebu. Hal ini sejalan dengan perjuangan dan pemikiran APTRI.

Kata pria asal Jember, Jawa Timur ini, telah terjadi kesepakatan tertulis antara Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dengan petani. Selanjutnya, kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam produk formal Kementerian Keuangan.

Kata Arum, gula petani dijual tanpa pengenaan PPN 10%, kini, mempunyai landasan hukum yang kuat. Sehingga, jual beli gula petani tetap bisa jalan seperti biasa, yaitu tanpa beban adanya PPN.

Ketua bidang Pemberdayaan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Pusat itu mengemukakan adanya sejumlah dasar bagi petani guna menyatakan keberatan terkait adanya pengenaan PPN gula petani.

Di antaranya putusan MK No: 39/PUU-X1V/2016 yang menyatakan, kebutuhan pokok yang tidak dikenakan PPN tidak terbatas pada 11 Jenis barang yang tercantum pada pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN).

Sementara, Ken Pajak memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa PPN 10%, tidak akan berlaku untuk gula petani tebu. "Telah jelas. Semua dasar tidak adanya PPN 10 persen untuk gula petani telah kami bicarakan panjang lebar dengan petani, dan kami cantumkan dalam notulensi tertulis," kata Ken.

Berikut sejumlah poin yang disepakati dalam pertemuan tersebut. Pertama, atas penyerahan gula oleh petani tebu beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun tidak terutang PPN, karena petani tersebut tidak dikategorikan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pedagang tidak dapat membebankan PPN yang terutang kepada petani.

Kedua, Direktorat Jenderal Pajak akan mengusulkan kebijakan penetapan gula petani sebagai barang kebutuhan pokok yang ditetapkan sebagai barang bukan kena pajak.

Penyerahan tidak dikenakan PPN itu sejalan dengan Perpres nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting dan menetapkan gula termasuk kelompok barang kebutuhan pokok dan industri.

Poin tersebut mempertegas Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 39 tahun 2016 tentang pengujian UU PPN No 42 tahun 2009 di Jakarta pada 13 Juli 2017 bahwa gula petani bebas pungutan gula PPN, baik terkait petaninya ataupun pedagangnya. [ipe]

 
Embed Widget

x