Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 25 Juli 2017 | 07:32 WIB

Sejak Belanda Dijajah Utang, Sekarang Makin Parah

Oleh : M Fadil Djaelani | Jumat, 14 Juli 2017 | 06:09 WIB
Sejak Belanda Dijajah Utang, Sekarang Makin Parah
Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik Ichsanudin Noorsy - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sulit untuk mengharapkan kebijakan ekonomi Indonesia bersih dari kepentingan lembaga multilateral atau negara donor asing. Sebab, pemerintah masih mengandalkan utang.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik Ichsanudin Noorsy dalam sebuah diskusi di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (13/7/2017). "Sampai seberapa jauh utang luar negeri itu mencekam, mengikat kedaulatan negara ini," kata Noorsy.

Noorsy pun menjabarkan bahwa negara Singapura menjadi negara yang paling rajin memberikan pinjamannya bagi Indonesia, tak mengherankan kata dia Indonesia tak berkutik kepada negeri Singa tersebut. "Yang tertinggi tetap ternyata Singapura nomor satu, jumlahnya US$58 miliar, itu makanya kita engga bisa berkutik sama Singapura," katanya.

Yang kedua lanjut dia adalah Jepang, dengan pinjaman sebesar US$31 miliar, Belanda US$11 miliar. Sementara untuk lembaga keuangan dunia, World Bank atau Bank Dunia masih nomer wahid dengan total pinjaman mencapai US$16,177 miliar. "Sama IMF ada tapi konsumsi nya engga seperti kemarin," katanya.

Dengan melihat Singapura dan Bank Dunia masih mendominasi pemberi utang kepada Indonesia, Noorsy bilang cerminan Orde baru mulai kembali terlihat. Dengan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap asing.

"Ketika kita melihat Singapura dan Bank Dunia menjadi penentu, mundur kebelakang melihatnya. Kalau melihat Orde baru terbentuk, Undang-Undang 167 adalah bukti bahwa Indonesia di dikte," ujarnya.

"State departemen, lahirnya UU 167 maka munculah Freeport, ini ekonomi politik, UU 167 menghasilkan state departemen, state departemen jatuh. Kemudian UU Pertambangan dan UU yang lain, semuanya utang luar negeri, itu era orde baru," katanya. [ipe]

 
x