Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 September 2017 | 13:55 WIB

Kejar Setoran Tinggi, Dirjen Pajak Siap Sandera WP

Oleh : M fadil djailani | Jumat, 14 Juli 2017 | 15:50 WIB
Kejar Setoran Tinggi, Dirjen Pajak Siap Sandera WP
Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bakal menerapkan sikap tegas berupa penyanderaan atau gijzeling kepada wajib pajak (WP) bandel.

"Setelah amnesti pajak, kami lakukan law enforcement dengan sungguh-sungguh. Hampir tiap hari, kami melakukan pemeriksaan dan penyanderaan, Akan tetapi kami tidak lakukan ekspose, kecuali yang gijzeling," kata Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi di Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Ken mengaku telah memerintahkan 341 kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia untuk menerapkan gijzseling minimal sekali dalam sehari. "Dalam rangka memenuhi target penerimaan yang ditambah Rp20 triliun untuk extra effort, saya perintahkan 341 KPP setiap hari harus ada satu yang disandera," kata Ken.

Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan telah dibayar lunas, atau jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah terpenuhi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sebelumnya, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (12/7/2017) telah menyandera penunggak pajak berinisial EB (53) di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta.

EB adalah pemegang saham perusahaan pertambangan PT MMKU yang memiliki utang pajak Rp2,37 miliar. Berasal dari tagihan pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak penghasilan orang lain yang tidak dipungut sejak 2013, 2015, dan 2016.

Penyanderaan terhadap EB dilakukan setelah berbagai upaya penagihan yang dilakukan Ditjen Pajak, termasuk penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan penyitaan tidak membuahkan hasil.

Kepala Lapas Klas II A Salemba, Dadi Mulyadi, mengatakan pihaknya menerima EB pada Rabu (12/7) pukul 21.30 WIB. Sempat meringkuk di jeruji besi selama 16 jam, EB akhirnya dibebaskan. Lantaran telah memenuhi pembayaran pajak Rp2,3 miliar ditambah biaya sandera.

"Dalam dua tahun terakhir terdapat 11 sandera pajak, delapan orang bayar semua antara satu hingga tiga minggu setelah di lapas," ucap Dadi.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), jangka waktu penyanderaan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama enam bulan.

DJP tidak mengharapkan penyelesaian utang pajak dilakukan melalui penyanderaan, sehingga imbauan terus disampaikan kepada wajib pajak yang memiliki utang pajak untuk melakukan komunikasi dan bersikap kooperatif dengan kantor pajak. [ipe]

 
x