Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 September 2017 | 01:50 WIB

Pakai Perpres Ini, Proyek Infrastruktur Dikebut

Oleh : - | Jumat, 14 Juli 2017 | 18:09 WIB
Pakai Perpres Ini, Proyek Infrastruktur Dikebut
Sekretaris Kemenko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Kemenko Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo bilang, Perpres 58/2017 menjadi senjata untuk percepatan
infrastruktur yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Semangat pemerintah untuk percepatan pembangunan proyek infrastruktur terlihat di Perpres Nomor 58 Tahun 2017," kata Lukita kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Asal tahu saja, Perpres 58/2017 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Juni 2017, merupakan revisi dari Perpres 3/2016 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN).

Perpres ini menyediakan fasilitas pengaturan tata ruang, percepatan penyediaan tanah, pemantauan proyek oleh sistem teknologi informasi yang dimiliki Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), percepatan pengadaan barang dan jasa serta percepatan proyek nonanggaran pemerintah.

Kemudahan itu melengkapi fasilitas yang sudah ada di Perpres 3/2016 yaitu penetapan Proyek Strategis Nasional, penyelesaian perizinan dan nonperizinan, pengutamaan komponen dalam negeri, pemberian jaminan pemerintah, penugasan BUMN, penyelesaian permasalahan dan hambatan serta penyelesaian permasalahan hukum.

Dengan adanya Perpres 58/2017, Lukita meyakini, Proyek Strategis Nasional yang dikawal KPPIP, bisa terselesaikan sesuai jadwal yakni 2018-2019. "KPPIP juga sudah memberikan kontribusi yang sangat baik dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, dengan menyediakan dan menyiapkan regulasi untuk mendukung iklim usaha yang lebih baik," tutur Lukita.

Terkait pembiayaan pembangunan, Lukita juga mendukung keikutsertaan sektor swasta dalam berbagai proyek infrastruktur untuk mengatasi masalah keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah dalam APBN. "Tentunya proyek-proyek yang ditawarkan ke swasta adalah yang layak secara finansial, mengingat swasta juga mencari keuntungan," ujar Lukita.

Untuk mendukung peran swasta tersebut, tambah dia, pemerintah telah membuat sejumlah regulasi agar investor berminat untuk menanamkan modal dalam proyek infrastruktur.

Meski demikian, Lukita mengakui, masih ada peraturan pemerintah daerah yang masih menghambat optimalisasi pembangunan infrastruktur.

Lukita meyakini hal tersebut merupakan proses yang harus dilalui, karena pemerintah daerah akan melihat pentingnya investor bagi kemajuan pembangunan di wilayah masing-masing. "Jika suatu daerah melihat daerah lain lebih maju, tentu mereka akan berlomba-lomba untuk jadi lebih baik," ungkap Lukita.

Perpres 58/2017 menyatakan bahwa PSN terdiri dari 245 proyek dan dua program, dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp4.197 triliun. Kebutuhan pembiayaan proyek tersebut, sebanyak Rp525 triliun atau 12% berasal dari APBN. Dan, sebesar Rp1.258 triliun atau 30% berasal dari partisipasi BUMN/BUMD. Sisanya yang Rp2.414 triliun, atau 58% berasal dari swasta.

Proyek tersebut antara lain berada di Sumatera sebanyak 61 proyek dengan nilai Rp638 triliun, Jawa sebanyak 93 proyek dengan nilai Rp1.065 triliun, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 15 proyek dengan nilai Rp11 triliun, Sulawesi sebanyak 27 proyek dengan nilai Rp155 triliun, Maluku dan Papua sebanyak 13 proyek dengan nilai Rp444 triliun. [tar]

 
x