Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 25 Juli 2017 | 07:40 WIB

Hadapi Freeport, LSM Minta Tim Jokowi Berdaulat

Oleh : - | Sabtu, 15 Juli 2017 | 00:39 WIB
Hadapi Freeport, LSM Minta Tim Jokowi Berdaulat
PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) - (Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kalangan LSM ingin pemerintah berani menegakkan kedaulatan negara terkait perundingan dengan PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport).

"Pemerintah Indonesia tidak usah ragu-ragu dalam menegakkan kedaulatan negara saat berhadapan dengan Freeport," kata Peneliti Perhimpunan Huma, Yustisia Rahman dalam rilis kepada media di Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Menurut Yustisia, hal tersebut karena perkembangan hukum investasi internasional menunjukkan peluang yang menguntungkan pemerintah dalam rangka menghadapi investor dari luar negeri.

Dikatakan Yustisia, perdebatan mengenai hubungan antara peran negara dengan investasi yang masuk ke negara tersebut sudah berlangsung lama, seperti berkaitan dengan asas kesucian kontrak. "Asas kesucian kontrak diambil dari prinsip filsafat hukum yang berbunyi pacta sunt servanda (perjanjian harus ditepati). Asas tersebut kerap digunakan para investor internasional untuk melindungi kepentingannya dalam kontrak," papar Yustisia.

Namun, Yustisia mengingatkan, mengenai asas filsafat hukum lainnya yaitu clausula rebus sic stantibus yang menyatakan bahwa perjanjian bisa saja tidak bisa diterapkan karena telah ada sejumlah perubahan mendasar yang terjadi dari situasi yang terjadi.

"Asas ini menyatakan bahwa sebuah perjanjian atau kesepakatan di antara bangsa-bangsa dapat dinyatakan tidak berlaku jika perubahan situasi yang fundamental yang menyebabkan perjanjian atau kesepakatan tersebut tidak dapat diterapkan," papar Yustisia.

Yustisia mengingatkan, bila persoalan ini sampai ke lembaga Arbitrase Internasional, maka pemerintah tidak perlu cemas karena ada contoh kasus di mana asas "clausula rebus sic stantibus" menjadi bahan pertimbangan putusan.

Sementara, Direktur Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan menyatakan sudah cukup kuat pondasi konstitusional untuk menegakkan kedaulatan negara dalam polemik Freeport.

Gunawan berpendapat, tafsir Mahkamah Konstitusi (MK) tentang hak penguasaan negara sudah sangat jelas. Bahwa, konsep itu semata-mata ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Dengan demikan, lanjutnya, maka hal tersebut juga tidak dapat dianggap sebagai konsep kepemilikan seperti yang terdapat dalam hukum perdata.

Sedangkan Manajer Komunikasi Publik Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Agung Budiono menginginkan dokumen kontrak dan proses serta hasil negosiasi pemerintah dan Freeport untuk benar-benar terbuka kepada masyarakat.

Koordinator Riset dan Advokasi IGJ, Budi Afandi menegaskan perlakuan khusus harus dihentikan, termasuk tentang wacana potensi adanya regulasi pemerintah terkait dengan jaminan investasi yang diminta Freeport.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan perundingan dengan PT Freeport Indonesia dapat diselesaikan pada akhir Juli 2017.

"Belum lewat dua bulan, kalau lewat itu sampai akhir Juli. Kita sepakat itu bisa selesai sebelum Oktober. Kan namanya perundingan," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Ia juga menegaskan bahwa tidak akan membuat peraturan khusus untuk satu badan usaha apapun, peraturan menurutnya dibuat untuk semua, tidak ada kekhususan. [tar]

 
x