Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 September 2017 | 13:57 WIB

Anda Belum Lunasi Pajak, Hati-hati Masuk Penjara

Oleh : M fadil djailani | Sabtu, 15 Juli 2017 | 03:39 WIB
Anda Belum Lunasi Pajak, Hati-hati Masuk Penjara
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kalau Anda masih punya tanggungan pajak, sebaiknya segera dilunasi. Kalau tidak Anda bisa dikenai sanksi berat berupa penjara.

Ceritanya, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara yang memiliki kesepakatan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenhukham, serta Kepolisian RI, pada Rabu 12 Juli 2017 menyandera salah satu wajib pajak (WP) berinisial ED di Lapas Salemba, Jakarta.

Penahanan EB selaku pemegang saham PT MMKU yang bergerak di bidang pertambangan emas dan perak, lantaran mengemplang pajak senilai Rp2,37 miliar. Pajak yang belum dibayarnya berupa pajak penghasilan serta pajak bumi dan bangunan sejak 2013, 2015, dan 2016.

"Ini gajzeling pertama yang dilakukan di Kalimantan yang memiliki 3 Kanwil. Agak nervous (gugup), tapi bisa berjalan lancar berkat bantuan semua pihak," papar Simon Jaya, Kepala Kanwil Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Penerapan gijzeling atau penyanderaan terhadap EB ini, kata Simon, dilakukan setelah yang bersangkutan menjalani sejumlah tahapan. Pihak DJP Kalimantan Timur dan Utara, telah melayangkan surat tagukan, surat teguran, surat paksa dan surat penyitaan.

Hanya saja, EB bergeming. Dengan kata lain, dirinya tak menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajiban pajaknya. Upaya persuasif yang dilakukan DJP juga tidak membuahkan hasil. Atas sikap tersebut, DJP Kalimantan Timur dan Utara, memutuskan untuk melakukan penyanderaan. "Dipenjara sehari saja, setelah 16 jam kemudian kita lepaskan karena sudah membayar kewajibannya. Demi hukum kami lepaskan. Ini untuk memperingatkan wajib pajak saja," kata Simon.

Kata Simon, penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan, apabila utang pajak dan biaya penagihan dibayar lunas. Atau jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pada Kamis (13/7/2017), EB telah melunasi seluruh tunggakan pajak dan biaya penagihan sehingga yang bersangkutan telah dibebaskan dari penyanderaan. [ipe]

Tags

 
x