Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 September 2017 | 13:56 WIB

Data APBD Maluku Bocor, Gubernur tak Nyenyak Tidur

Oleh : - | Sabtu, 15 Juli 2017 | 09:09 WIB
Data APBD Maluku Bocor, Gubernur tak Nyenyak Tidur
Gubernur Maluku Said Assagaff - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Ambon - Informasi adanya kebocoran APBD Maluku 2015-2016 sebesar Rp821,81 miliar bikin Gubernur Maluku Said Assagaff murka. Dirinya buru-buru membantah kabar tersebut.

"Tidak benar kalau disebutkan ada potensi kebocoran anggaran sebesar itu. Karena APBD Maluku, maupun anggaran dari pemerintah pusat juga, sangat kecil," kata Said di Ambon, Jumat (14/7/2017).

Yang dimaksud Said adalah hasil kajian lembaga adviokasi Center for Budget Analysis (CBA) tentang potensi kebocoran APBD Maluku periode 2015 - 2016 mencapai Rp821,81 miliar. Angka ini tertinggi kedua setelah DKI Jakarta.

Masih kata Said, parameter perhitungan dan analisis yang digunakan CBA, layak diragukan. Heran saja CBA berani mengungkap informasi yang belum tentu benar. "Jika potensi kebocoran anggaran di Maluku sebesar Rp821,81 miliar, maka pasti banyak program pembangunan yang tidak berjalan atau mangkrak," ujar Said.

Said mengemukakan, realisasi berbagai program pembangunan di Maluku, baik dibiayai APBD maupun APBN, dievaluasi dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu masih dalam pengawasan Inspektorat provinsi Maluku.

Yang jelas, kata politisi Golkar ini, Pemprov Maluku berhasil menggondol opini Wajar Tanpa Pengecualian (WRP dari BPK selama dua tahun berturut-turut.

"Jadi saya menganggap hasil kajian CBA yang dipublikasikan melalui media, sangat tidak mendasar. Tidak mungkin Pemprov Maluku memperoleh opini WTP dari BPK jika temuan maupun indikasi kebocoran anggaran sebesar itu," tegas Said.

Selain itu, lanjut Said, jika benar terjadi kebocoran anggaran Rp821,81 miliar, seperti dilansir CBA, maka banyak pejabat di daerah ini yang akan berurusan dengan aparat penegak hukum. Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku pasti sudah melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap temuan tersebut.

Selanjutnya Said meminta pimpinan CBA agar untuk datang ke Ambon, ibu untuk berdialog bersama Pemprov, maupun DPRD Maluku. Agar masalah tidak semakin melebar dan menimbulkan persepsi buruk terhadap kinerja pemerintah. "Saya mengundang pimpinannya untuk datang membawa data-data dugaan kebocoran anggaran yang disampaikan agar berdialog dengan Pemprov dan DPRD Maluku. Jangan seenaknya saja mengeluarkan pernyataan, karena bisa berdampak terhadap instabilitas di daerah ini," papar Said.

Sekedar informasi saja, lembaga advokasi CBA dalam pernyataan persnya yang disampaikan Koordinator Hukumm Sadam Bustamal, menyebutkan, selama 2015 - 2016, total potensi kebocoran anggaran di 34 provinsi di Indonesia mencapai Rp15,08 triliun.

Terdapat 10 provinsi terbesar dalam menyumbangkan potensi kebocoran anggaran. Yakni DKI Jakarta dengan potensi kebocoran Rp12,4 triliun, Maluku Rp821,8 miliar serta Jambi di posisi ketiga dengan potensi kebocoran Rp565,67 miliar.

Disusul, Jawa Timur sebesar Rp203,32 miliar, Papua Rp157,76 miliar, Riau Rp155,49 miliar, Jawa Barat Rp119,68 miliar, Sumatera Selatan Rp60,59 miliar, Sumatera Barat Rp58,66 miliar dan Lampung sebasar Rp46 miliar.

Tingginya potensi kebocoran anggaran tersebut, kata Sadam Bustamal, menandakan Pusat tidak mempunyai opsi untuk mengatasinya dan sebaliknya mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 18/2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Seharusnya pemerintah Pusat mengeluarkan payung hukum untuk memperkuat agar DPRD kontinyu melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Tetapi sebaliknya malah mengeluarkan PP No.18/2017 yang dinilai sebagai dalih pemerintah untuk menaikkan pendapatan anggota DPRD secara halus agar tidak diketahui publik," katanya.

Dia menambahkan, tingginya kebocoran anggaran bukan karena pendapatan DPRD kecil, tetapi ada indikasi main mata antara legislatif dengan eksekutif agar proyek-proyek APBD masing-masing daerah berjalan lancar. [tar]

 
x