Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 25 Juli 2017 | 07:30 WIB

Jokowi Atasi Kesenjangan Ekonomi, KEIN Usulkan Ini

Oleh : M fadil djailani | Senin, 17 Juli 2017 | 02:09 WIB
Jokowi Atasi Kesenjangan Ekonomi, KEIN Usulkan Ini
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mendorong pemerintah semakin agresif mengembangkan koperasi sebagai bagian penting dari solusi mengatasi kesenjangan ekonomi.

Wakil Ketua KEIN, Arif Budimanta mengatakan, saat ini, koperasi seperti dilupakan dalam mewujudkan komitmen keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Koperasi seharusnya menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mendorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bunyi pasal pada Pancasila," ujar Arif di Jakarta, Sabtu (15/7/2017).

Karena itulah, dia mengharapkan komitmen kuat pemerintah ini tidak luntur, mengingat posisi koperasi yang sangat strategis untuk mendorong pemerataan dan keadilan sosial. Apalagi tegasnya, Presiden sudah menyampaikan bahwa koperasi tetap menjadi perhatian yang sangat serius.

Data KEIN mengungkapkan bahwa peran koperasi masih sangat potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan data dasar dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi, jumlahnya mencapai 150.223 unit.

Namun volume usahanya masih relatif kecil, sehingga ruang untuk dikembangkan masih sangat besar. Pada 2015, kontribusi usaha koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru mencapai 2,31%.

Total volume usaha koperasi pada periode tersebut Rp 266,13 triliun. "Ini menunjukkan peluang untuk mengembangkan koperasi masih sangat terbuka lebar," paparnya.

Sementara kondisi perekonomian saat ini, harus diakui masih dikuasai oleh segelintir elit. Laporan Credit Suisse, perusahaan konsultan keuangan, pada 2016 bahwa 1% penduduk terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional.

Laporan bertajuk Global Wealth Databook tersebut, menyebutkan bahwa 10% penduduk terkaya menguasai 75,7%. Sejalan dengan laporan itu, data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per April 2017 menyebutkan, 57,6% total simpanan yang ada di perbankan Indonesia dikuasai 0,12% masyarakat tajir. "Jumlah itu hanya ada dalam 239.215 buku rekening," papar Arif.

Bahkan laporan Otoritas Jasa Keuangan triwulan IV-2016 menyebutkan bahwa 66,2% total aset sistem jasa keuangan atau setara dengan 84,7% aset perbankan di Indonesia dikuasai oleh 44 kelompok konglomerasi keuangan. Kondisi ini memperlihatkan ketimpangan yang cukup serius dari sisi penguasaan aset.

Untuk itulah, Arif melanjutkan, menjadikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian bukan hanya dikukuhkan, tetapi juga diimplementasikan. Pemerintah, katanya, memiliki kesempatan besar untuk mewujudkannya.

Jalan terang yang ada di depan mata, Arif menegaskan, program strategi pemerintah seperti Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES sejatinya dalam bentuk koperasi. Begitu juga dengan program reforma agraria dan redistribusi aset akan sangat baik seandainya berbentuk koperasi. Dengan demikian, rasa keadilan sosial akan sangat dirasakan oleh masyarakat. "Pada akhirnya, yang kita harapkan adalah tingkat ketimpangan yang semakin sempit. Dan koperasi harus dijadikan pelaku utama dalam ekonomi berkeadilan," kata Arif. [ipe]

 
x