Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 21 September 2017 | 13:53 WIB

Ani: Dunia Sudah Bersatu Perangi Pengemplang Pajak

Oleh : M Fadil Djaelani | Senin, 17 Juli 2017 | 17:38 WIB
Ani: Dunia Sudah Bersatu Perangi Pengemplang Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - (Foto: inilahcom/M. Fadil Djailani)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sejak krisis 2008, negara-negara sadar akan pentingnya sektor perpajakan. Selanjutnya sepakat untuk mempersempit ruang gerak pengemplang atau penghindar pajak.

"Maka negara tersebut memulai secara sistematis untuk mobilisasi gerakan domestik terutama pajak. Kami paham sumber daya domestik ini sering merosot karena tax avoidance dan tax evation oleh Wajib Pajak (WP) dengan memanfaatkan keterbatasan akses informasi keuangan untuk keperluan perpajakan baik satu negara dan antara negara," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini banyak modus yang dilakukan para WP untuk mengindari pajak di negaranya, paling banyak adalah modus adalah dengan menyimpannya di luar negeri atau negara suaka pajak.

"Salah satu modus, dengan menggeser profit dan simpan aset di suaka pajak. Menurut Boston consultant group,pada 2013 ada US$8,5 triliun aset masyarakat dunia yang berasal dari eropa barat dan asia pasifik yang disembunyikan di negara seperti Hongkong, Panama, Luxemburg, atau Uni Emirate Arab," paparnya.

Dunia internasional lanjut dia sedang bahu membahu untuk atasi hal ini. Para Menkeu yang tergabung dalam G-20 telah membahas peningkatan kerja sama internasional di bidang perpajakan untuk hindari praktik pengelakan pajak dan pengindaran pajak dengan modus penyimpanan aset keuangan di suaka pajak.

"Maka kerja sama mencakup pertukaran informasi antar otoritas pajak, termasuk jasa-jasa keuangan yang memiliki informasi keberadaan akses tersebut," kata Sri Mulyani.

Dalam Pertemuan G-20 di London Summit pada 2009, dideklarasikan agar negara-negara melakukan tindakan terhadap yurisdiksi yang tidak kooperatif di bidang perpajakan, dlm hal ini negara suaka pajak. Pertemuan itu siap memberikan sanksi dalam rangka melindungi keuangan negara masing-masing dan sistem keuengan mereka. "Dideklarasikan era kerahasiaan perbankan telah berakhir untuk kepentingan perpajakan," kata Sri Mulyani.

"Sesuai dengan meningkatnya praktik penghindaran pajak maka pertemuan G-20 September 2013, para pemimpin G-20 yg diwakili Presiden, sepenuhnya mendukung OECD untuk membentuk standar global tunggal untuk pertukaran informasi perpajakan secara otomatis," tambah Sri Mulyani. [ipe]

 
x