Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 21 September 2017 | 13:53 WIB

DPR: Perppu Pajak Jangan Jadikan DJP Tukang Gebuk

Oleh : M Fadil Djaelani | Senin, 17 Juli 2017 | 17:52 WIB
DPR: Perppu Pajak Jangan Jadikan DJP Tukang Gebuk
Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengingatkan pemerintah untuk memberikan kepastian sektor perpajakan. Termasuk Perppu 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Ya, Melchi, sapaan akrab Melchias Markus Mekeng tak ingin Perppu tersebut menempatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi lembaga powerfull seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kalau Perppu ini berlaku. Ini kan sangat powerfull jangan sampai Ditjen Pajak kayak KPK," ujar Melchi saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait penerapan Perppu 1/2017 di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Kata Melchi, target pajak yang meningkat terus setiap tahunnya bukan menjadi alasan bagi petugas pajak/fiskus untuk melangkahi ketentuan yang berlaku. "Informasi yang dimintakan, itu fine-fine saja, tapi permasalahannya di perpajakan ini kesetaraan antara fiskus dan WP juga harus ada," kata Melchi.

Apalagi, kata politisi Partai Golkar ini, kinerja fiskus, tidak bagus-bagus amat. Lantaran masih banyak tunggakan pajak yang belum diselesaikan. "Yang saya tahu, masih banyak tunggakan pajak yang belum tertagih oleh fiskus. Dulu waktu saya jadi ketua panja pajak Rp 55 triliun, kami ribut disini karena enggak mau dibuka, saya dengar sekarang hampir Rp 100 triliun yang tidak tertagih," kata Melchi.

"Jangan sampai kami wakili WP mau buka yang macet itu, jangan sampai dia berlindung di bawah kekuasaan. Kan bukannya malah menurun dari Rp 55 triliun tapi justru naik hampir Rp 100 triliun," tambah Melchi. [ipe]

 
x