Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 19 November 2017 | 10:05 WIB

Gairahkan Hulu Migas, KESDM Meluncurkan PP 27/2017

Oleh : - | Jumat, 21 Juli 2017 | 06:09 WIB
Gairahkan Hulu Migas, KESDM Meluncurkan PP 27/2017
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian ESDM menetapkan, PP 27/2017 tentang Perubahan PP 79/2010 tentang Biaya Operasi, bisa dikembalikan. Tujuannya untuk merangsang realisasi investasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).

Berdasarkan rilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada media di Jakarta, Kamis (20/7/2017), selain bertujuan untuk menerek naik investasi, PP 27/2017 memberikan kepastian hukum bagi industri hulu migas. Serta diharapkan bisa lebih menggairahkan eksplorasi migas dengan penemuan cadangan migas baru.

Ada tujuh poin utama yang mengatur insentif untuk bisnis hulu migas, tercantum dalam beleid tersebut. Pertama, insentif perpajakan (periode eksplorasi dan eksploitasi migas).

Di mana, bea masuk (dibebaskan), PPN, PPnBM, PPh22 impor (tidak dipungut) dan PBB (pengurangan 100%). Khusus untuk periode eksploitasi diberikan berdasarkan pertimbangan keekonomian.

Cost atas sharing facilities dikecualikan dari PPh dan tidak dipungut PPN. First Tranche Petroleum (FTP) juga dibebaskan dari pajak, serta pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat bukan menjadi objek PPh dan PPN.

Kedua, prinsip field basis digeser menjadi block basis. Artinya, biaya operasi dari suatu field (lapangan) migas bisa di-reimburst (cost recovery) dari lapangan migas lainnya yang sudah berproduksi, selama masih dalam satu block.

Ketiga, depresiasi dapat dipercepat, agar keekonomian investor membaik. Keempat, kepastian penerapan bagi hasil dinamis (sliding scale split). Semisal, jika harga minyak sangat tinggi, pemerintah akan mendapatkan tambahan bagi hasil. Sebaliknya jika harga minyak rendah, kontraktor yang akan mendapatkan tambahan bagi hasil. Jadi lebih fair.

Kelima, pembebasan kewajiban menyetor ke pasar dalam negeri (DMO holiday). Biasanya kontraktor wajib menjual minyak bagiannya kepada negara dengan harga 10% dari harga minyak. Tetapi dengan DMO holiday, harga minyak yang dijual kepada negara bisa tetap 100%, jadi pasti lebih menarik bagi kontraktor.

Keenam, adanya kepastian investment credit. Kontraktor akan mendapat tambahan pengembalian biaya modal untuk pengembangan lapangan migas. Terakhir, kepastian atas biaya apa saja yang bisa di-cost recovery dan tidak boleh di-cost recovery. Misalnya, biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (CSR) pada masa eksplorasi dan eksploitasi boleh di cost recovery.

Insentif-insentif yang diatur dalam PP 27/2017, dapat dinikmati kontraktor eksisting, maupun baru. Bagi kontraktor eksisting diberikan waktu 6 bulan untuk menyesuaikan kontrak agar mendapatkan insentif-insentif tersebut. [tar]

Komentar

 
x