Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Oktober 2017 | 18:40 WIB

Anggaran Studi Ibu Kota Ditolak, Bambang Berontak

Oleh : M Fadil Djailani | Selasa, 25 Juli 2017 | 05:29 WIB
Anggaran Studi Ibu Kota Ditolak, Bambang Berontak
Menteri Perencana Pembangunan Nasional PPN) Bambang Brodjonegoro - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Meski DPR sudah menolak anggaran studi perpindahan ibu kota negara sebesar Rp7 miliar, Menteri Perencana Pembangunan Nasional PPN) Bambang Brodjonegoro ngotot melanjutkannya.

Kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini, tidak masalah meski tak ada anggarannya. Studi atau kajian yang komprehensif terhadap rencana perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar jawa, tetap akan dijalankan. "Enggak ada masalah (anggarannya ditolak), namanya juga kajian. Kan kajian sudah berjalan," kata Bambang usai rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (24/7/2017).

Ngototnya Bambang dengan alasan, pemerintah terlanjur melakukan kajian perpindahan ibu kota negara sejak awal 2017. Di mana, sejumlah kementerian terlibat. Selain itu, Presiden Joko Widodo menunjuk Bappenas untuk melakukan kajian.

Kata mantan menteri keuangan ini, tidak ada masalah apabila DPR menolak tambahan anggaran sebesar Rp7 miliar itu. Untuk menutup kekurangan dananya, bisa diambilkan dari anggaran Bappenas. "Intinya kami akan tetap lakukan kajian tersebut karena kami tidak sendiri. Kami kerja sama dengan kementerian-kementerian lain. Sehingga mungkin bisa dimanfaatkan resources di kementerian lain plus di Bappenas sendiri sudah ada kajian sejak awal di 2017 mengenai pembentukan 10 kota baru," kata Bambang.

Seperti diketahui, Bappenas mengusulkan tambahan anggaran Rp26 miliar dalam total anggaran tambahan di RAPBN-P 2017. Usulan tambahan anggaran Rp26 miliar tersebut salah satunya terdiri dari kajian cepat rencana pemindahan ibu kota negara sebesar Rp7 miliar.

Namun anggaran tambahan tersebut ditolak mentah-mentah oleh anggota dewan, lantaran saat ini kondisi keuangan sedang seret dan hampir seluruh kementerian dan lembaga melakukan efsiensi.

"Anggaran pembangunan ibu kota apa hanya sekedar topik yang mengamankan kita dari satu topik atau apa," kata Anggota Komisi XI Hendrawan Supratikno.

Dia bilang anggaran sebesar Rp7 miliar untuk melakukan study kelayakan dinilai tidak tepat, lantaran saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi sesuai dengan intruksi presiden. "Sekarang efisiensi jadi pembahasan," kata kader PDIP itu. [ipe]

Komentar

 
Embed Widget

x