Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 September 2017 | 17:00 WIB

Sri Mulyani Turunkan PTKP, Pengusaha Makin Kejepit

Oleh : - | Kamis, 27 Juli 2017 | 16:54 WIB
Sri Mulyani Turunkan PTKP, Pengusaha Makin Kejepit
Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Foto: Inilahcom/Didik Setiawan)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kalangan pengusaha muda angkat suara terkait rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani menurunkan Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP). Kebijakan ini bisa menjungkirkan sektor usaha di tanah air.

Ketua Pusat Pajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ajib Hamdani bilang, apabila PTKP diturunkan bisa menurunkan daya beli. Kalau itu terjadi maka pengusaha siap-siap gulung tikar. "Tidak saja daya beli melemah, tapi sisi permintaan bagi perekonomian nasional juga akan melemah," kata Ajib di Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Kata Ajib, pelemahan tersebut juga akan berdampak besar kepada sejumlah industri nasional.Padahal, akselerasi industri nasional belum menggembirakan, menyusul lesunya permintaan global serta penerapan UU Minerba. Saat ini, industri sangat berharap terhadap bertumbuhnya pasar di dalam negeri.

Selain itu, kata Ajib, penurunan PTKP bakal melebarkan kesenjangan ekonomi dan sosial. Otomatis akan berdampak kepada stabilitas nasional. Karena, potensi konflik sosial bakal membesar. "Setiap rupiah yang berkurang dari masyarakat kecil berpotensi menimbulkan gejolak yang tidak perlu," papar Ajib.

Ia berpandangan, apabila konsideran penurunan PTKP adalah komparasi dengan negara lain. Di mana, faktor PDB per kapita dibandingkan angka PTKP yang berlaku, maka perbandingan ini seharusnya memperhitungkan rasio gini yang masih tinggi di Indonesia.

Sebab itu, Hipmi meminta Kemenkeu konsisten mendukung kebijakan fiskal pemerintahan Jokowi-JK yang sifatnya insentif dan stimulus. "Investasi membutuhkan insentif, sedangkan perekonomian membutuhkan stimulus," papar Ajib.

Menurut dia, kebijakan penurunan PTKP ini juga dinilai akan mendorong praktik penghindaran pajak jika PTKP terlalu rendah.

Sebelumnya, kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah menurunkan batas PTKP karena makin membebani rakyat berpenghasilan rendah dan buruh.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, semestinya pemerintah memprioritaskan wajib pajak besar terutama yang belum membayar pajak dan juga para pengemplang pajak untuk meningkatkan pendapatan pajak.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan mengkaji mengenai definisi rasio pajak terkait dengan rencana revisi ambang batas PTKP. "Jadi saya sudah minta kepada DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk melakukan penelitian mengenai komponen apa saja yang masuk dalam komponen rasio pajak," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, PTKP di Indonesia tergolong tinggi dibanding negara-negara ASEAN. Walaupun pendapatan per kapita Indonesia nisbi lebih rendah dari Thailand, Vietnam, Malaysia dan Singapura. [tar]

 
x