Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 19 Agustus 2017 | 20:11 WIB

Kasus Beras Maknyuss, DPR Kritik Satgas Pangan

Oleh : M Fadil Djailani | Sabtu, 29 Juli 2017 | 16:27 WIB
Kasus Beras Maknyuss, DPR Kritik Satgas Pangan
Penggrebekan gudang beras PT OBU - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Satuan Tugas Pangan Mabes Polri diminta jangan terlalu pede alias over confidence (percaya diri) dalam menjalankan pengawasan sektor pangan.

Peringatan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (29/7/2017).

Menurut kader PAN ini, sepak terjang Satgas Pangan ini dikhawatirkan malah membuat pengusaha dan petani sektor pangan menjadi ketar-ketir. "Saya pikir Satgas Pangan aturannya dan fungsinya harus diluruskan, jangan sampai Satgas Pangan yang baik ini mengganggu dan menjadi moral hazard," kata Viva.

Selanjutnya, politisi asal Daerah Pemilihan (Dapil) Pasuruan, Jawa Timur ini, mencontohkan penggrebakkan gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU), beberapa waktu lalu.

Akan sangat disayangkan apabila seluruh dugaan yang disampaikan Satgas Pangan kepada publik ternyata salah. Selain itu; kehebohan dalam penggrebekan itu bisa membuat khawatir industri pangan termasuk petaninya. "Satgas Pangan untuk pengawasan, stabilisasi harga dan pasokan, jangan jadi sumber masalah baru soal ketidakpastian. Para petani jadi was-was, tidurnya kurang nyenyak, pengusaha kurang semangat," kata Viva.

Menurut Viva, DPR sudah memanggil Satgas Pangan untuk dimintai klarifikasi mengenai beberapa hal. Dari pertemuan itu, DPR menilai memang ada persoalan dalam definisi tugas dan wewenang Satgas Pangan.

Dirinya menduga penggerebekan gudang beras PT IBU itu, dilakukan tanpa dilandasi standar operasional yang jelas. kalau dibiarkan, hal ini bisa menjadi preseden buruk di kemudian hari. "Misalnya penggerebekan dikatakan beras subsidi, lalu ada soal jenis beras premium dan medium. Kemudian beberapa bulan lalu juga soal garam industri dan garam konsumsi," kata Viva.

Viva mengatakan, ketidakpastian hukum dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap penurunan angka produktivitas petani dalam jangka panjang. Para petani menjadi khawatir melakukan usaha karena takut digerebek oleh Satgas Pangan. "Kalau tidak pasti soal aturan hukum, nanti pelaku usaha dan petani jadi was-was, kerja tidak enak," kata Viva. [ipe]

 
x