Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Oktober 2017 | 18:49 WIB

Sri Mulyani dan Cahaya di Ujung Terowongan

Oleh : Herdi Sahrassad | Senin, 31 Juli 2017 | 04:29 WIB
Sri Mulyani dan Cahaya di Ujung Terowongan
Menkeu Sri Mulyani - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Begitu dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Juli 2016, Sri Mulyani dengan percaya diri mengoreksi seluruh asumsi perekonomian dalam RAPBN yang disusun pendahulunya, Bambang Brodjonegoro.

Seketika Sri Mulyani sempat kaget. Draft RAPBN Perubahan 2016 yang sedianya disorongkan ke DPR, dinilainya tak kredibel dan realistis. Cerita soal ini bukan rahasia lagi lantaran beberapa kali diungkapkan Sri Mulyani dalam forum-forum resmi.

Lantas di mana yang menurutnya tak kredibel itu? Dalam RAPBN-P 2016 tersemat target pajak dipatok terlampau tinggi, yakni sebesar Rp 1.539,16 triliun.

Padahal, penerimaan negara mulai seret pada 2014-2015. Seretnya penerimaan negara terbukti dari realisasi pendapatan negara pada 2015 hanya Rp1.504,5 triliun. Nilai tersebut turun dibandingkan realisasi pendapatan negara 2014 yang mencapai Rp1.550,1 triliun.

Dengan memperhitungkan kondisi perekonomian kala itu, Sri Mulyani memerkirakan penerimaan pajak 2016 hanya sebesar Rp1.320 triliun. Atau terjadi kekurangan pajak (shortfall) Rp219 triliun dari target APBN-P 2016 sebesar Rp 1.539,16 triliun.

Meski Menkeu Sri Mulyani sudah memperhitungkan asumsi tambahan penerimaan pajak dari uang tebusan program tax amnesty (pengampunan pajak), ternyata shortfall jauh lebih besar. Di akhir 2016, penerimaan pajak hanya Rp1.285 triliun, atau terjadi shortfall Rp 254,2 triliun.

Semua ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang melemah. Berimbas kepada perekonomian domestik. Harga komoditas dan perdagangan dunia anjlok, menyebabkan kinerja ekspor Indonesia jatuh ke titik nadir. Begitu pula investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) yang merosot tajam.

Berdasarkan FDI Confidence Index 2016 yang diukur oleh AT Kearney, memberikan poin tertinggi untuk Amerika sebesar 2,02 dan 1,82 untuk China. Nama Indonesia makin tersingkir dari urutan 25 besar tingkat dunia.

Dari Asia Tenggara, negara yang masuk peringkat 25 besar adalah Thailand di peringkat 21 dan Singapura di peringkat 10. Sebelumnya, Thailand tidak pernah mencatatkan aliran modal asing yang cukup besar untuk periode indeks 2013-2015.

Sedangkan Singapura naik peringkat dari 15 besar pada 2015 ke posisi 10 besar pada 2016. Rekor Indonesia terus jeblok setelah menoreh prestasi aliran FDI yang cukup besar pada 2012. FDI Confidence Index bagi Indonesia pada saat itu berada di urutan 9. Selanjutnya turun peringkat pada 2013 ke urutan 24. Turun lagi ke ke 25 pada 2014 dan tersingkir dari urutan 25 besar pada 2016/2017 ini.

Menyadari kondisi yang muram dan tak menguntungkan ini, Sri Mulyani lalu memangkas belanja negara 2016 sebesar Rp137,61 triliun. Agar anggaran negara menjadi lebih kredibel.

Pemangkasan dilakukan terhadap anggaran pemerintah pusat Rp64,71 triliun dan anggaran transfer daerah Rp72,9 triliun. Karena pemangkasan, dari sisi belanja negara, realisasinya pada akhir 2016 hanya Rp1.860,3 triliun, atau minus Rp222,6 triliun dari target APBN-P 2016 sebesar Rp2.082,9 triliun.

Pemangkasan belanja inilah yang akhirnya berdampak fatal. Memicu 'kuntetnya' pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada 2016, perekonomian hanya tumbuh 5,02%, atau di bawah target 5,2%.

Ulangi Kesalahan
Dengan penuh percaya diri pula, Sri Mulyani menyusun APBN 2017. Penerimaan perpajakan 2017 dipatok Rp1.464,9 triliun, atau meningkat 14% dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2016.

Asumsi Sri Mulyani, perekonomian domestik dan global bakal membaik pada 2017, seiring meningkatnya investasi dan naiknya harga-harga komoditas ekspor Indonesia.

Di samping itu, Sri Mulyani yakin bahwa kebijakan tax amnesty mampu meningkatkan jumlah dan basis wajib pajak. Harapannya, pajak yang dipungut bisa lebih besar ketimbang sebelum digulirkannya kebijakan tax amnesty.

Terlebih lagi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diberi wewenang untuk mengakses langsung rekening milik wajib pajak (WP) yang ada di bank atau lembaga keuangan lainnya.

Dengan kewenangan ini, DJP bisa dengan mudah melacak aset atau kekayaan para WP yang memang hobi atau rajin menggelapkan pajak. Dengan kata lain, DJP lebih mudah untuk memerangi para maling pajak yang merugikan negara.

Dengan cara ini, memudahkan DJP untuk mengolek setoran pajak sesuai target, atau bahkan lebih. Begitu harapannya. Namun, apa yang terjadi? Hingga Mei 2017, penerimaan pajak baru mencapai Rp468,1 triliun, atau 31,2% dari target APBN 2017 sebesar Rp1.498,9 triliun.

Asumsi Sri Mulyani bisa saja keliru, karena ternyata kondisi perekonomian 2017 belum seperti yang diharapkan. Ekonomi makin mengalami kontraksi, daya beli masyarakat makin lemah, sementara investasi belum begitu kuat-kuat amat.

Korporasi-korporasi juga masih melakukan konsolidasi sehingga masih berhati-hati untuk melakukan ekspansi. Hal itu terbukti dari penyaluran kredit yang hingga Maret 2017 hanya tumbuh 9% secara tahunan (year on year/yoy).

Dengan kinerja korporasi yang masih lemah, pajak yang mereka setor pun sulit meningkat. Terbukti shortfall pajak 2016 kembali menerjang anggaran negara 2017. Dan ternyata, potensi shortfall sungguh terjadi. Alhasil target perpajakan pun direvisi turun, dari Rp1.499 triliun menjadi Rp1.451 triliun.

Celakanya, pendekatan Sri Mulyani untuk meningkatkan penerimaan pajak lebih cenderung mengejar dan menekan para wajib pajak eksisting, ketimbang mereformulasi aturan pajak. Atau membereskan sumber utama kebocoran penerimaan negara, terutama dari barang-barang selundupan yang membanjiri negeri ini.

Sebagai dampak lanjutannya, mencuat impresi di benak Presiden Jokowi bahwa Sri Mulyani sendiri yang mulai terlihat ''tak kredibel'' ketika menyusun APBN 2017. Sesuatu yang dulu disindir dan dikritiknya itu, kini berulang dan menimpa dirinya sendiri. Mengapa ini terjadi? Adakah ini sinyal senjakala untuk Sri Mulyani?

Asal tahu saja, pada Rancangan APBN-P 2017, pagu belanja negara justru dikerek dari Rp 2.080 triliun menjadi Rp 2.111 triliun. Dampaknya, defisit anggaran naik menjadi Rp397 triliun, dari sebelumnya Rp330 triliun.

Ini berarti, defisit mencapai 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau hampir menyentuh batas maksimal defisit anggaran yang diperbolehkan undang-undang (UU) yakni 3% dari PDB. Bisa ngeri-ngeri sedap di jaman perekonomian tak menentu seperti sekarang ini.

Nah, tidak kredibelnya APBN 2017 bisa membawa dampak yang lebih serius. Akibat shortfall pajak 2017, defisit anggaran dan utang pemerintah membengkak. Semua itu terjadi karena shortfall pajak tidak diikuti pemangkasan belanja, seperti yang dilakukan pada 2016.

Selama Jokowi berkuasa, selalu terjadi shortfall yang lumayan jumbo. Pada pemerintahan sebelumnya, shortfall pajak umumnya tidak banyak dan dapat dikatakan terjadi karena faktor alamiah. Misalnya, terkait teknis penetapan target yang memang harus bersifat progresif, untuk memacu kinerja pemerintah.

Sementara di era pemerintahan Jokowi, shortfall pajak bukan hanya karena faktor alamiah, tetapi juga akibat perencanaan anggaran Tim Ekonomi Kabinet Kerja yang ''tidak kompeten''.

Hal ini membuktikan kebenaran pandangan seorang ekonom senior yang pernah menjadi mentor Sri Mulyani di FE-UI, dimana dia menilai Sri Mulyani memang bagus dalam menulis, tangkas berbicara dan berpidato. Tapi, tidak bisa bekerja efektif dan kreatif.

Di kalangan perbankan juga rekam jejak Sri Mulyani sebagai ekonom tidaklah kinclong, malah dinilai tak mampu mencari terobosan, dan itu sudah menjadi buah bibir dibawah karpet untuk sekian lama.

Dengan segala hormat kepada Menkeu Sri Mulyani, saya kira inilah sinyal senjakala Menkeu Sri Mulyani sebagai ekonom. Dan, semoga mendorong Sri Mulyani (maupun Menko Perekonomian Darmin Nasution), mau introspeksi dan mawas diri. Bahwasanya, kapasitas dan kapabilitasnya perlu dikhawatirkan.

Karena sudah sangat terbatas alias mentok dan nyaris tak mungkin mencari terobosan untuk menjawab masalah dan tantangan yang semakin kompleks. Saya khawatir Sri Mulyani lebih berkutat pada textbook, tidak punya terobosan nan out of the box. Padahal pasar, dunia usaha, negara dan masyarakat merindukan Sri Mulyani yang membersitkan cahaya perubahan di ujung terowongan.

Adakah harapan bagi terbitnya cahaya di ujung terowongan itu tinggal impian di siang bolong? Kita tunggu saja jawabannya. [ipe]

Komentar

 
x