Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 19 Agustus 2017 | 20:09 WIB

Tanah Dikuasai Pengembang, Bikin Sulit Rumah Murah

Oleh : - | Senin, 31 Juli 2017 | 19:45 WIB
Tanah Dikuasai Pengembang, Bikin Sulit Rumah Murah
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Pekanbaru - Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui, pemerintah belum serius memikirkan perumahan untuk warga miskin perkotaan.

Akibatnya, kata Darmin, perencanaan pembangunan kota lebih banyak mengakomodir kepentingan pengembang atau developer yang memiliki lahan. "Kita tidak pernah memikirkan itu secara serius, sehingga yang terjadi adalah perencanaan kota-kota di kita itu sangat didikte oleh developer," kata Darmin Nasution saat pembukaan Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) bertajuk Kemitraan Strategis untuk Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pekanbaru, Riau, Senin (31/7/2017).

Darmin mengatakan, dampak negatif dari semua itu adalah pemerintah kesulitan untuk menjalankan program pemerataan ekonomi. Khususnya dalam membangun perumahan untuk warga miskin. Lantaran, sebagian besar lahan sudah dikuasai pengembang atau developer.

Kata darmin, developer terlanjur diberi keleluasaan untuk menguasai lahan, serta membangun perumahan demi mengejar keuntungan besar. Dengan kata lain, rumah untuk kelas menengah ke atas lebih banyak terbangun di perkotaan. "Mereka (developer) yang borong tanah, mereka yang punya tanah, mereka mau bikin daerah mewahnya itu adalah keputusan dia. Di mana daerah setengah mewahnya itu keputusan dia. Lalu di manakah pemerintah?" katas Darmin.

Saat ini, kata Darmin, pemerintahan Joko Widodo menyadari perlunya ada bank tanah (land bank). Dengan begitu, pemerintah bisa lebih cepat menjalankan ekonomi berkeadilan untuk mengentaskan kemiskinan dengan membangun rumah untuk masyarakat miskin di perkotaan.

"Oleh karena itu, pemerintah harus punya bank tanah, land bank, sehingga pemerintah punya tanah untuk membangun rumah penduduk miskin di perkotaan. Tapi, rumah untuk masyarakat miskin perkotaan jangan harap ada tempat parkir mobil. Untuk parkir motor, bolehlah," ucap Darmin.

Darmin mengajak semua pihak belajar dari Pemerintah Singapura yang berhasil mengubah wajah kumuh di era 1950-1960 menjadi modern dalam sekejab. "Kita harus sediakan itu (permumahan untuk masyarakat miskin)," kata Darmin.

Kebutuhan akan rumah bagi masyarakat miskin juga terjadi di Riau yang selama ini dikenal sebagai daerah kaya.

Berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selama Juli 2017, Provinsi Riau masih kekurangan rumah murah bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah sebanyak 462.622 unit.

Salah satu kendala untuk memenuhi kebutuhan itu adalah lahan, dan belum disahkannya revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

Pada Mei 2017, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sudah mengirimkan rancangan atau draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bank Tanah.

Menteri ATR Sofyan Jalil menyatakan, rancangan itu akan dibahas dengan seluruh pihak terkait di level rapat koordinasi dengan Menko Perekonomian, dan diharapkan disepakati sehingga payung hukum pembentukan badan pengelola bank tanah dapat diterbitkan pada Agustus 2017. [tar]

 
x