Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 19 Agustus 2017 | 20:13 WIB

Darmin Jengkel Banyak Lartas Ekspor Impor

Oleh : M Fadil Djailani | Selasa, 1 Agustus 2017 | 17:33 WIB
Darmin Jengkel Banyak Lartas Ekspor Impor
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution - (Foto: Inilahcom/M Fadil Djaelani)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution ternyata cukup jengkel dengan banyaknya regulasi terkait larangan terbatas (lartas) pemberian izin ekspor dan impor bagi pelaku usaha dari berbagai sektor di dalam negeri.

Tentunya banyaknya regulasi lartas ini menghambat para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. "Mungkin anda enggak terlalu familiar dengan lartas, lartas itu semacam aturan tata niaga, tapi bukan berarti melarang. Anda boleh masuk barangnya (impor) kalau sudah dapat rekomendasi dari kementerian yang mengatur itu, itu namanya lartas," kata Darmin di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (1/8/2017).

Darmin menjelaskan jumlah lartas di Indonesia meningkat menjadi 49% dari sekitar 11 ribu pos yang mengenakan tarif kepabeanan (Harmonized System/HS) dari sekitar 15 Kementerian dan Lembaga (K/L).

Peningkatan jumlah lartas ini membuat Indonesia kian banyak aturan dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (Asean), yang pada umumnya hanya memiliki lartas sekitar 17%.

"Nah di dalam trade kita terutama impor, sebagian besar, atau separuh dari semua barang yang kita impor, kira-kira 11 ribu HS, itu separuhnya ada lartasnya. Banyak ini emang, yang patutnya berapa, kita lihat negara tetangga Malaysia Thailand, kalau kita 49% lartasnya di sana 17%. kita sedang proses menghilangkan lartas itu, tidak aturannya dihilangkan 100% tapi jangan sampai barang boleh lewat hanya kalo izinnya keluar," ujarnya.

Oleh karena itu dirinya bersama dengan menteri ekonomi yang lain akan mengatur tata niaga lartas ini, sehingga tidak akan menghambat bisnis dari para pengusaha.

"Pemerintah akan menghilangkan lartas melalui kebijakan-kebijakan, 1 jangan dicegah di pintu masuk, 2 jangan duplikasi dobel atau tripel HS yang sama kena di 3-4 kementerian, kalo memang butuh lartas 1 aja jangan 3, yang ke-3 namanya adalah SRM, di priok itu beroperasi kewenangan 15 kementerian dan 3 lembaga, masing-masing punya standar sendiri, bisa hijau dari 1 kementerian tapi merah di kementerian lain. Nah, kita akan standarkan ini nggak bisa lain-lain," ujarnya.

Darmin pun meminta waktu kepada para pengusaha agar benar-benar bisa menurunkan lartas dari 49% menjadi 17% sampai akhir tahun ini, tentunya dengan berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan.

"Tolong dimengerti ini perlu waktu sehingga kita perlu waku sampe mungkin akhir tahun baru ini bisa ke arah 17%. tetapi tahun depan kita janji lartas itu akan berkurang dari 49% dari 11 ribu HS jadi sekitar 17% atau di bawah itu, sehingga anda (pengusaha) yang impor tidak lagi pusing sehingga sibuk berkejar-kejaranan dapat rekomendasi supaya barangnya bisa keluar," katanya. [hid]

 
x