Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Oktober 2017 | 18:40 WIB

Jelang HUT RI ke-72

Darmin Ingin Kebut Pembangunan Dari Pinggiran

Oleh : M Fadil Djaelani | Rabu, 2 Agustus 2017 | 02:29 WIB
Darmin Ingin Kebut Pembangunan Dari Pinggiran
Menko Perekonomian Darmin Nasution - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Usia Republik Indonesia memang takmuda, yakni 72 tahun. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, dari sisi ekonomi masih belum tercapai adanya pemerataan pembangunan.

Namun, pemerintah tak diam. Upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, khususnya di daerah terpencil, terus dilakukan. Salah satu cara yang ditempuh adalah membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

"Pengembangan KEK sebagai infrastruktur industri merupakan satu dari sekian kebijakan strategis pemerintah untuk mendorong atau mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan paling tidak antar daerah atau antar wilayah," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Infrastruktur ekonomi yang dimaksud Darmin meliputi Proyek Strategis Nasional mencakup 245 Proyek dan 2 Program, Infrastruktur Ketenagalistrikan 35.000 MW, dan Palapa Ring. Di mana, sejak 2012 hingga Juni 2017, pemerintah telah menetapkan 11 KEK. Ada 7 KEK bertema manufaktur dan 4 KEK bertema kepariwisataan. Pemerintah juga merencanakan ada 25 KEK sampai tahun 2019. "Upaya reformasi di sektor investasi ini terus menjadi prioritas utama pemerintah dalam mempermudah kesempatan berusaha di tanah air," kata mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Sementara, Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto menambahkan, pemerintah terus membuka dan memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas fiskal maupun non fiskal bagi investasi di Indonesia, khususnya di KEK.

Adapun tiga agenda utama KEK antara lain: percepatan pembangunan (terutama di luar Jawa), pengurangan kesenjangan (intra dan inter wilayah), dan daya saing ekonomi melalui nilai tambah dan rantai nilai atas bahan mentah atau sumber daya alam nasional.

Darmin menggarisbawahi satu hal. Pemerintah dalam waktu dekat akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pendampingan Pelaksanaan Investasi (Investment Task Force). Satgas tersebut berupa Satgas Nasional, Satgas Sektor di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L), dan Satgas Pemda untuk penyelesaian perizinan secara terintegrasi (end to end).

"Satgas ini yang akan bertanggung jawab memonitor, melayani, dan membantu menyelesaikan perizinan, termasuk di KEK. Tanggung jawab birokrasi itu adalah melayani. Kita tidak bisa terus menerus membiarkan investor kerjanya hanya mengurus izin," ujar Darmin. [ipe]

Komentar

 
Embed Widget

x