Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 19 Oktober 2017 | 14:25 WIB

Pemprov Jabar All Out Kuasasi Bandara Kertajati

Oleh : - | Kamis, 3 Agustus 2017 | 04:29 WIB
Pemprov Jabar All Out Kuasasi Bandara Kertajati
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemprov Jawa Barat berencana untuk menjadi penguasa mayoritas atau 51% saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka. Sisanya diserahkan ke BUMN ataupun swasta.

Seperti disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Pemprov Jabar sangat berharap bisa menjadi pemilik saham mayoritas di BIJB dengan andil hingga 51%. Sisanya yang 49% bisa dimiliki PT Angkasa Pura (AP) II atau pihak swata.

Demiz, sapaan akrab Deddy Mizwar bilang, pembagian saham bergantung kepada penyertaan modal yang diberikan AP II. Karena, selain dana Pemprov Jawa Barat dan AP II, pihak lain seperti sindikasi bank syariah juga Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) bisa menyetor dana untuk pembangunan BIJB. "Nanti tergantung AP II ada dananya berapa. Diharapkan 51+49. Belum lagi nanti ada RDPT ya yang bisa masuk ke dalam reksa dana, kemarin juga dari bank syariah," kata Demiz.

Agar bisa mencapai 51%, kata Demiz, Pemprov Jabar akan mencantumkan tanah yang telah dibeli untuk BIJB sebagai penyertaan modal. Dengan begitu, Pemprov Jabar sangat berpeluang memiliki saham mayoritas, pola kerjasama pengelolaan bersama AP II, atau pihak lain.

Partner AP II
Angkasa Pura II bisa menjadi partner dalam pengelolaan BIJB Kertajati, apabila dana yang masuk menjadi penyertaan modal. Dengan begitu dana yang masuk dari RDPT atau pihak lain tidak akan terlalu besar. "Kalau sekarang ini (AP II) bicaranya kan bukan partner tapi semacam betuk kerjasama operasional saja. Kalau sekarang misalkan ada keputusan penyertaan modal dari AP II ya artinya menjadi partner," ujar Demiz.

Sementara, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan optimis bahwa Pemprov Jabar dan AP II bisa menguasai saham mayoritas di BIJB. Saat ini, tim teknis akan bekerja cepat untuk menentukan struktur pendanaan pastinya.

"Biar itu (BIJB) selesai kuartal pertama tahun depan, 2018 itu harus operasi. Karena dengan joint venture berdua (Pemprov Jabar dan AP II) maka Bandar Udara Kertajati akan dapat liaison," ungkap Luhut.

Menteri Perhubungan, Budi Karya menuturkan, BIJB bisa menjadi percontohan kerja sama proyek bandara antara Pemda dengan Pusat. Dengan model ini, Budi berharap pemda-pemda lain bisa lebih proaktif melakukan sharing equity dan kegiatan.

"Karena Kertajati ini satu contoh model, dimana antara pusat dan daerah bekerjasama membangun bandara di daerah. Dan Pemda itu proaktif dalam hal pendanaan maupun accelerate project-project. Banyak bandara-bandara yang lain terutama bandara yang besar itu dananya APBN semuanya," tutur Budi.

"Dengan seperti ini swasta juga bisa menginisiasi, sehingga APBN juga bisa digunakan untuk bandara-bandara yang lebih kecil," lanjut mantan Direktur Utama AP II itu. [ipe]

Komentar

 
x