Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 19 Oktober 2017 | 14:28 WIB

Karpet Merah Lapangan Banteng untuk Panas Bumi

Oleh : M Fadil Djailani | Sabtu, 5 Agustus 2017 | 01:39 WIB
Karpet Merah Lapangan Banteng untuk Panas Bumi
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Rencana pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) berupa panas bumi (geothermal), mendapat dukungan dari kementerian keuangan.

Laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/8/2017), dukungan terhadap pembiayaan proyek geothermal direspons positif melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.08/2017.

Beleid tersebut berisikan penegasan terkait pengelolaan dana pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi oleh PT Sarana Multi Infrastruktur.

Melalui PMK tersebut, kemenkeu berkomitmen dengan Kementerian ESDM untuk saling berkoordinasi terhadap penyediaan data dan informasi panas bumi dengan menggunakan fasilitas dana pembiayaan infrastruktur sektor geothermal untuk mendukung percepatan sektor ketenagalistrikan.

Selanjutnya, nota kesepahaman telah disusun sebagai landasan kerja sama dan koordinasi antara kemenkeu dengan Kementerian ESDM atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Penyediaan data dan informasi panas bumi ini dilakukan dengan memanfaatkan dana pembiayaan infrastruktur sektor geothermal yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur.

Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pelaksanaan fasilitasi penyediaan data dan informasi panas bumi serta percepatan pemanfaatan panas bumi melalui pelaksanaan eksplorasi.

Selain itu, lingkup koordinasi meliputi pengelolaan hasil kegiatan penyediaan data dan informasi panas bumi, serta koordinasi dan harmonisasi untuk penyediaan data dan informasi panas bumi.

Melalui nota kesepahaman ini, diharapkan kerja sama dan koordinasi antara kedua lembaga dapat terjalin secara efektif, efisien, harmonis dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen ini diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan panas bumi untuk penyediaan tenaga listrik, sesuai dengan target pemerintah untuk mewujudkan bauran EBT sebesar 23% pada 2025. [ipe]

Komentar

 
x