Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 18 Agustus 2017 | 04:31 WIB

KLHK: Pembangunan Wawasan Lingkungan untuk Rakyat

Oleh : - | Minggu, 6 Agustus 2017 | 08:50 WIB
KLHK: Pembangunan Wawasan Lingkungan untuk Rakyat
(Foto: kementerianLHK)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menutup Pekan Nasional Perubahan Iklim (PNPI), dan Rapat Kerja Nasional Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Rakernas LHK) Tahun 2017, di Jakarta, Jumat (4/8/2017), Menteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan, pentingnya implementasi pembangunan berwawasan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana arahan Presiden RI. Joko Widodo pada saat pembukaan PNPI dan Rakernas LHK, menurut Siti Nurbaya, dalam melakukan terobosan kebijakan dasar sektor LHK, perlu mengacu pada prinsip-prinsip dasar, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia (melindungi masyarakat pinggiran, dan melindungi wilayah dan habitat, dan kekayaan alam);

Juga prinsip mencerdaskan kehidupan bangsa (alam sebagai wahana pendididikan, dan secara cerdas mengelola alam yang kita pinjam dari generasi mendatang, prinsip keberlanjutan; Memajukan kesejahteraan umum (lingkungan sumberdaya alam sebagai sumber ekonomi, menopang pertumbuhan wilayah, prinsip keseimbangan); serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, menyelaraskan alam kita dengan alam dari perspektif internasional, dengan prinsip saling menghormati kedaulatan.

"Tindak lanjut harus dilakukan dengan pembahasan lebih fokus untuk sampai pada rencana besar, skenario besar pembangunan LHK. Lakukan langkah-langkah kerja secara logis (sequential)," ujar Siti Nurbaya.

Dalam tema atau rencana besar ini, lanjut Siti Nurbaya, harus meliputi tata kelola lingkungan dan hutan, orientasi berimbang antara ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta konfigurasi bisnis hulu hilir berbasis rakyat, dan ekonomi berkeadilan berbasis sumberdaya lahan, salah satunya melalui Perhutanan Sosial.

"Konsep-konsep berpikir juga harus dimatangkan dalam desain implementasinya, harus high technology dan high touch. Regulasinya diupayakan baik tapi touch-nya juga harus baik, tidak boleh rendah atau pakai praktek lama yang tidak sesuai dengan semangat dan kondisi sekarang," pesan Siti Nurbaya kepada semua pemangku kepentingan.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Nur Masripatin, juga melaporkan kemajuan implementasi National Determination Contribution (NDC). Disampaikan Nur Masripatin, bahwa REDD+ merupakan unsur penting dari target NDC Indonesia di sektor berbasis lahan, dengan penetapan angka Forest Reference Emission Level (FREL) sebesar 0,568 GtCO2e/tahun untuk karbon biomassa di atas permukaan tanah.

"Di sektor energi, telah ditetapkan kebijakan bauran energi dan pengembangan sumber energi bersih. Sedangkan di sektor pengelolaan limbah, telah dibangun strategi komprehensif untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan kapasitas, dalam pengelolaan limbah dan sampah untuk energi, juga dukungan pendanaan, teknologi, dan pendekatan sosial-budaya", jelas Nur Masripatin.

Sementara itu, berdasarkan hasil Rakernas LHK Tahun 2017, Sekretaris Jenderal Kementerian LHK, Bambang Hendroyono, menyampaikan bahwa, untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang optimal, diperlukan kontinuitas kualitas sumberdaya, pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan, dan peningkatan inovasi. [*]

 
x