Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 24 Oktober 2017 | 14:42 WIB

Ada Mafia di Balik Impor Garam dari Aussie?

Oleh : - | Selasa, 8 Agustus 2017 | 03:09 WIB
Ada Mafia di Balik Impor Garam dari Aussie?
Impor Garam - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak pemerintah membongkar indikasi mafia atau kartel dalam impor garam. Kalau tidak, nasib petambak garam nasional tetap jauh dari sejahtera.

"Hal ini penting dilakukan sesegera mungkin mengingat impor garam memukul harga garam lokal dan membunuh usaha para petambak garam di Indonesia yang saat ini berjumlah lebih dari 21 ribu orang," kata Sekjen Kiara, Susan Herawati di Jakarta, Senin (7/8/2017).

Selain itu, Susan menilai, importasi garam sebanyak 75 ribu ton dari Australia, mengangkangi UU No 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Padahal, kata Susan, UU No 7/2016 mengamanatkan pemerintah untuk menghentikan impor garam karena praktik ini berlangsung sejak lama. Pusat Data dan Informasi Kiara mencatat, sejak 1990, impor garam telah dilakukan sebanyak 349.042 ton, senilai US$16,97 juta.

Susan mengecam impor garam yang dilakukan terus dilakukan sampai hari ini. Apalagi, kebijakan tersebut berlindung di balik alasan kelangkaan stok garam. Dan menyalahkan perubahan iklim dan anomali cuaca.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengatakan, solusi kelangkaan garam harusnya dilakukan menyeluruh. Jangan hanya melakukan impor yang ujung-ujungnya menggerus kesejahteraan petambak garam lokal.

"Harus ada solusi yang cepat, bukan saja impor. Pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkrit kepada pemberdayaan petani garam, industri garam, perusahaan garam bagaimana penanganannya," kata Cak Imin, sapaan bos PKB itu.

Kata keponakan mantan Presiden Abdurrahman Wahid ini, pemerintah seharusnya inovatif dan cerdas dalam menetapkan solusi kelangkaan garam di tengah masyarakat. Cara impor bukanlah termasuk langkah cerdas dan inovatif. "Kelangkaan garam bukan hanya urusan Kementerian Perdagangan tapi juga urusan kementerian kelautan. Mari kita cari solusi komprehensif bagaimana memberdayakan petani garam," kata Cak Imin.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim bilang, pembukaan keran impor garam, sangatlah tidak tepat. Tahun ini, pemerintah menargetkan produksi garam nasional mencapai 3,2 juta ton. Selain itu, APBN 2017 mengalokasikan Rp9,2 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam nasional.

Buruknya kinerja di sektor garam nasional, menurut Halim, merupakan bentuk kegagalan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta PT Garam. "Semuanya gagal mendorong produksi garam serta meningkatkan kesejahteraan petambak garam," paparnya.

Halim mengingatkan, produksi garam pada 2016 hanya sebesar 118.056 ton. Atau hanya 3,7% dari target produksi 2017 sebesar 3,2 juta ton. Rendah sekali kan. [tar]

Komentar

 
x