Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 13 Desember 2017 | 23:42 WIB

Krisis 98, Hati-hati Utang Permanen Pak Presiden

Oleh : Herdi Sahrassad | Rabu, 9 Agustus 2017 | 07:09 WIB
Krisis 98, Hati-hati Utang Permanen Pak Presiden
Presiden Joko Widodo - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Membubungnya beban utang yang harus ditanggung bangsa Indonesia, menjadi memori hitam saat krisis moneter 1997/1998. Kala itu, pertumbuhan ekonomi minus 13%. Mengerikan memang.

Di masa lalu, pukulan krisis tersebut membuat wajah perekonomian Indonesia hancur lebur. Padahal, sebelumnya, Indonesia merupakan negara yang percaya diri dalam menatap kemakmuran di masa depan. Kala itu, pemerintah Orde Baru mencanangkan pembangunan lima tahun (Pelita) dalam tahapan era tinggal landas.

Akibat krisis ekonomi 1997/98 itu, Indonesia bukannya lepas landas, malah nyaris bablas jadi landasan yang keras, dan sebagai dampak kelanjutan utang itu, setiap kepala WNI saat ini di era Presiden Jokowi menanggung beban utang Rp13 juta. Fantastis dan tragis.

Celakanya lagi, kiprah lembaga pendonor maupun pemberi pinjaman seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund), Bank Dunia (World Bank), serta Asian Development Bank yang diharapkan membantu keluar dari krisis, justru memperparah penderitaan Indonesia yang kondisi keuangannya sedang tidak sehat.

Waktu itu, rezim Orde Baru dipaksa memperbaiki permasalahan finansial yang ditimbulkan oleh krisis moneter ini dengan melakukan sejumlah syarat dari IMF. Antara lain menawarkan paket kebijakan yang meliputi aspek menstabilkan nilai tukar, menekan defisit anggaran, dan membangun iklim kondusif untuk investasi.

Tergiur tawaran IMF dengan pinjaman bersyaratnya itu, pemerintah menyanggupinya. Namun, alih-alih pinjaman yang diberikan IMF itu berdampak pemulihan kesehatan keuangan negara, yang terjadi malah sebaliknya. Kerja sama dengan IMF itu memicu angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia meningkat tajam.

Dalih IMF mengenai kegagalan mendorong pertumbuhan dan stagnasi investasi ini adalah hambatan terkait instabilitas politik. Akibatnya, hingga kini, banyak elite dan warga yang merasa Indonesia masih belum mampu keluar dari jeratan keterpurukan itu dan masih sangat jauh dari kondisi stabil seperti pada masa sebelum krisis.

Bukan cuma itu, ternyata pasca Orde Baru, malah Indonesia terjerat utang yang permanen. Hanya era Presiden Gus Dur dengan menko ekuinnya Rizal Ramli, utang bisa dikurangi US$3,5 milyar dan petumbuhan ekonomi dari minus 4% bisa diubah oleh Rizal Ramli dan tim ekonominya menjadi plus 4%.

Sejak Gus Dur lengser dan Megawati naik, utang permanen terus meningkat lagi seperti kecanduan akut.

Terkait utang permanen, sejak era Megawati-sampai Presiden SBY, utang terus bertambah. Dan selama masa kampanye Pemilihan Presiden 2014, Joko Widodo acap kali melontarkan pernyataan bahwa pemerintahannya tidak akan berutang untuk membiayai belanja negara.

Jokowi menyatakan, belanja negara dibiayai dengan uang yang ada tanpa harus mengandalkan utang. Dalam kampanyenya itu, Jokowi bilang hendak mewujudkan kemandirian ekonomi sesuai Trisakti Soekarno dan Nawacita. (Herdi Sahrasad, Kemandirian dan Utang, artikel, Opini Kompas, Senin, 15 Juni 2015). Namun apa yang terjadi?

Kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) berlangsung, jumlah utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 1.067,4 triliun. Untuk apa utang-utang tersebut? Utang luar negeri Indonesia terus meningkat sampai akhir Mei 2017, mencapai Rp 3.672,33 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah di akhir 2014 adalah Rp 2.604,93 triliun, dan naik hingga posisi di akhir Mei 2017 menjadi Rp 3.672,33 triliun.

Angka ini naik hingga Rp 1.067,4 triliun jika dibandingkan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga Mei 2017 ini. Dalam hal ini, Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), mengatakan sebagian besar dari pertambahan utang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah digenjot oleh pemerintah. Sayangnya, dana untuk program infrastruktur itu banyak datang dari utang.

Para analis menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik justru yang tidak ditopang oleh utang karena Indonesia belum lepas dari ancaman defisit fiskal yang semakin tinggi. Justru penting investasi langsung untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi, meski mengundang investasi pun tidak mudah. Dan yang terpenting adalah apakah pertumbuhan itu bisa membebaskan rakyat dari jeratan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

Banyak kalangan berharap, Menko Ekuin Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Muklyani menghadirkan ekonomi yang tidak saja tumbuh tinggi, tapi juga berkontribusi bagi penanganan masalah bangsa misalnya terkait seberapa besar dampak pertumbuhan tersebut terhadap pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

Sayangnya, gagasan Darmin dan Sri Mulyani sejauh ini terkesan mandul, dan hanya menguber pajak (termasuk tax amnesty), sementara pelemahan ekonomi tak tertangani dan daya beli masyarakat tergerus secara tajam.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 akan berada di 5,2% (year on year/yoy), meskipun di paruh pertama tahun ini, laju perekonomian masih terhambat konsolidasi untuk perbaikan kinerja korporasi dan perbankan. Namun pertumbuhan di angka 5% itu ditopang utang dan utang lagi. Sekali lagi ditopang utang.

Pada gilirannya, beban utang yang menggunung itu membawa keresahan social kalau tidak segera ditanggulangi dan diatasi. Bangsa kita tak mau terjadi krisis moneter lagi seperti 1997/98.

Kini publik dan media menghimbau agar beban utang permanen yang tinggi itu, harus dikurangi secara bertahap agar penyakit lama pemerintah gali lubang tutup lubang bisa diatasi. Mampukah pemerintahan Jokowi? Rasanya kita miris soal ini dan banyak kalangan cemas mengenai problem klise utang najis (odious debt) warisan Orde Baru yang menjadi beban permanen di era reformasi ini. Bagaimana ini Pak Jokowi? [ipe]

Komentar

 
Embed Widget

x