Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 Oktober 2017 | 18:42 WIB

Sri MUlyani Berharap Dana Desa Dongkrak Daya Beli

Oleh : - | Rabu, 9 Agustus 2017 | 12:48 WIB
Sri MUlyani Berharap Dana Desa Dongkrak Daya Beli
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pemanfaatan dana desa bisa memberikan stimulus dalam meningkatkan konsumsi rumah tangga.

Dia bilang pemanfaatn dana desa yang optimal dapat membantu menggerakkan perekonomian secara langsung. "Kami melihat Dana Desa dampaknya belum betul-betul optimal, maka upaya meningkatkan konsumsi di level akar rumput menjadi penting," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa, (8/8/2017).

Sri Mulyani mengatakan Dana Desa yang telah dialokasikan dalam APBNP 2017 sebesar Rp60 triliun dapat memberikan dampak lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Keinginan untuk memperkuat belanja sosial harus dilihat dari kapasitasnya. Kalau dilihat dari uang yang paling banyak dan efektif adalah Dana Desa, karena uang itu benar-benar masuk ke desa," kata Sri Mulyani.

Untuk itu, pemerintah berupaya memperbaiki sistem penyerapan bagi Dana Desa ini agar bisa memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan. "Desa memerlukan kapasitas kelembagaan yang lebih permanen untuk bisa mengelola dana yang setiap tahun diperoleh. Jadi tidak hanya sekedar proyek membangun jalan, lalu selesai," ujar Sri Mulyani.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, desain Dana Desa harus memberikan hasil optimal terhadap akselerasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar terjadi perbaikan dalam struktur konsumsi rumah tangga.

"Kami akan fokus pada implementasi yang bisa lebih diakselerasi. Nilai dana desa Rp60 triliun, bansos dan PKH tidak sebesar itu. Maka upaya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat menjadi penting," jelasSri Mulyani.

Sri Mulyani juga memastikan penggunaan dana desa ini harus dilakukan sesuai tata kelola serta sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPKP maupun Kementerian Dalam Negeri agar tidak terjadi upaya manipulatif.

"Kita akan bekerja dengan berbagai institusi lain seperti BPKP mengenai sistem akuntabilitas Dana Desa dan Kemendagri untuk melihat dampaknya," ujar Sri Mulyani. [tar]

Komentar

 
x