Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 24 Oktober 2017 | 14:46 WIB

Meikarta Lippo Gambaran Lemahnya Regulasi

Oleh : M Fadil Djailani | Rabu, 9 Agustus 2017 | 14:15 WIB
Meikarta Lippo Gambaran Lemahnya Regulasi
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - YLKI menilai, polemik mega proyek kota baru Meikarta milik Lippo Group sebilai Rp278 triliun, yang diduga belum memiliki izin pembangunan, bukti nyata lemahnya regulasi sektor properti.

"Aturan yang tak jelas menjadi celah para pengembang untuk bisa memasarkan proyek tersebut, padahal segala macam perizinan pembangunan belum keluar," kata Staf Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Mustafa kepada INILAHCOM, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Kata Mustafa celah hukum yang tak jelas menjadi peluang para pengembang melakukan pemasaran produknya dengan mengambil keuntungan dari masyarakat. "Istilahnya konsumen nitip uang dulu, nanti kalau izin sudah terbit baru diminta bayar DP dan langsung pilih unit," kata Mustafa.

Merujuk pasal 42 ayat (1) UU Nomor 20/2011, disebutkan bahwa pemasaran rumah susun (apartemen) sudah boleh dilakukan sebelum bangunannya selesai dengan catatan telah memenuhi sejumlah syarat.

Perkara Meikarta ini mencuat ketika Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar bilang, sampai saat ini, proyek Meikarta Lippo di Cikarang, Kabupaten Bekasi belum mendapatkan izin dari Pemprov Jabar namun sudah memasarkan proyeknya. "Kami putuskan ini dihentikan sampai mereka mohon izin untuk rekomendasi. Sebab kalau tidak, ini sama saja menjual barang ilegal, enggak ada izin, ini kriminal," kata Deddy di kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Izin yang dimaksud Deddy 'Naga Bonar' ini, termasuk analisis dampak lingkungan (amdal) perencanaan kota metropolitan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan Lippo Group sebagai pengembang yakni taat kewenangan, taat prosedur, dan taat substansi. "Kalau tidak, ini ada indikasi korupsi sebenarnya. Dipenjarakan kita entar," ujar Deddy.

Terkait pembentukan kota baru, kata Deddy, Pemprov Jabar sudah memutuskan tiga lokasi yakni Bandung Raya, Cirebon Raya dan Bodebekkarpur (Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten karawang dan Kabupaten Purwakarta). Jadi bukan di Cikarang. [ipe]

Komentar

 
x