Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 14 Desember 2017 | 00:00 WIB

PDIP Minta AP I Turunkan Pajak Terminal III Soeta

Oleh : - | Kamis, 10 Agustus 2017 | 01:39 WIB
PDIP Minta AP I Turunkan Pajak Terminal III Soeta
Aktivitas penumpang saat check in di Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta - (Foto: Inilahcom/Didik Setiawan)
facebook twitter

INILAHCOM, Denpasar - Anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka mendesak PT Angkasa Pura I meninjau airport tax (pajak) penumpang di terminal tiga Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soeta), Tangerang, Banten.

"Kami mendesak PT Angkasa Pura I meninjau tarif airport tax yang berlaku di Bandara Internasional Soekarno Hatta, sebab di terminal keberangkatan tiga, biayanya jauh berbeda dengan terminal dua. Dengan tarif tersebut masyarakat atau konsumen merasa keberatan," kata Rieke di Kunjungan Kerja Komisi VI DPR di Kuta, Bali, Selasa (8/8/2017).

Kader PDIP ini mengatakan, khusus di terminal keberangkatan tiga yang selama ini digunakan PT Garuda Indonesia tarifnya berbeda dengan di terminal dua. Padahal kalau melihat fasilitas sama dengan terminal keberangkatan lainnya.

"Kami berpendapat sebaiknya tarif airport tax tersebut disamakan saja dengan terminal lainnya. Karena dengan penyesuaian tersebut masyarakat tidak terbebani terlalu berat," ujar Rieke.

Rieke mengharapkan PT Angkasa Pura yang mempunyai otoritas di bandara agar selalu meningkatkan kinerjanya, sehingga warga merasa nyaman dalam mendapatkan pelayanan.

"Kami berharap Angkasa Pura memberikan pelayanan yang maksimal kepada penumpang, sebab mereka juga membayar pajak sesuai dengan aturan. Begitu juga kami harapkan lalu lintas udara diperhatikan sehingga tidak ada sampai penundaan terbang (delay)," ucap Srikandi PDIP itu.

Rieke mendesak pemerintah tegas kepada maskapai yang sering menunda penerbangan. Karena jika sering-sering terjadi penundaan, juga berdampak terhadap kepercayaan masyarakat, termasuk wisatawan asing ke Indonesia.

"Kalau ada penerbangan sering delay, maka pemerintah harus memberi peringatan keras, sebab ini menyangkut kepercayaan dari masyarakat menggunakan pesawat terbang. Terhadap keluhan penundaan terbang sering juga saya terima dari warga masyarakat," ujar mantan kader PKB ini.

Ia berharap kepada penerbangan Garuda Indonesia agar tidak melakukan penundaan terbang, karena ini menyangkut nama baik dari perusahaan BUMN. "Sebagai penerbangan di bawah bendera BUMN harus terbangnya lancar, dan yang selama ini melayani penerbangan reguler ke daerah terpencil juga agar lancar," katanya. [tar]

Komentar

 
Embed Widget

x