Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 18 Agustus 2017 | 04:18 WIB

Kebut Sejuta Rumah, Subsidi Disiapkan Rp74 T

Oleh : M Fadil Djailani | Sabtu, 12 Agustus 2017 | 15:38 WIB
Kebut Sejuta Rumah, Subsidi Disiapkan Rp74 T
Presiden Joko Widodo (Jokowi) - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bilang, pemerintah menaruh harapan besar terhadap program perumahan bersubsidi. Dana subsidi 2015-2019 di Kementerian PUPR mencapai Rp74 triliun.

"Mestinya dengan angka yang tidak kecil itu, pergerakan properti bisa melaju kencang. Ada subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pembukaan Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Jumat (11/8/2017).

"Masyarakat harus tahu ini adalah subsidi Pemerintah kepada masyarakat yang menginginkan untuk bisa membeli rumah dengan harga yang baik dan tidak terbebani oleh bunga. Subsidinya FLPP kurang lebih 7 %, juga ada Subsidi Selisih Bunga (SSB) besarnya juga 7 %. Jadi masyarakat hanya membayar bunga 4-5%. Saya lihat sangat membantu sekali," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, minat masyarakat terhadap rumah bersubsidi sangat besar. Backlog masih 11,4 juta, harus dipankas dengan kecepatan pembangunan perumahan. Masalah utama dalam pembangunan perumahan, adalah perizinan.

Oleh karena itu, Jokowi sangat mengapresiasi daerah, apakah itu pemprov, pemkab atau pemkot yang telah memudahkan perizinan bagi pengembang yang ingin membangun rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Izin untuk perumahan kini hanya 6,5 jam. Ini perlu mendapatkan apresiasi. Saya kira sudah kuno kalau ijin sampai berbulan-bulan," kata Jokowi

Disampaikannya, apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah tidak hanya diberikan piala saja, tetapi juga program infrastruktur yang bisa mendongkrak perekonomian di daerah.

Keterbatasan lahan juga menjadi masalah dalam penyediaan perumahan bersubsidi. Karena itu, Jokowi akan berjanji untuk mempercepat penyelesaian tersebut. Untuk itu Jokowi meminta daerah menyiapkan bank tanah atau land bank sehingga ketika ada pembangunan sudah tersedia tanahnya.

Berikutnya adalah terkait dengan perencanaan dan pengendalaan tata ruang terutama integrasi perumahan dan fasilitas publik. "Banyak pengembang menarik diri karena susah mendapatkan fasilitas air bersih atau tidak terintegrasi dengan transportasi umum. Ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melihat itu semua agar pembangunan bisa berjalan dengan maksimal," ujarnya.[ipe]

 
x