Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 September 2017 | 16:59 WIB

72 Tahun Indonesia Merdeka

Utang Boleh Aman, Cicilannya Bikin Runyam

Oleh : M Fadil Djailani | Rabu, 16 Agustus 2017 | 04:29 WIB
Utang Boleh Aman, Cicilannya Bikin Runyam
Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Yang namanya utang luar negeri sudah ada sejak RI berdiri. Hanya saja, porsinya melesat bak busur panah di era Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan, utang ini tidak dikorupsi agar membawa berkah.

Banyak kalangan terkaget-kaget dengan lompatan utang di era Jokowi. bayangkan saja, belum tiga tahun berkuasa, utang luar negeri naik lebih dari Rp1.000 triliun menjadi Rp3,700 triliun. Angka yang fantastis.

Okelah, jumlah utang melonjak signifikan. Lalu, seberapa besar pembayarannya? Tentu saja yang dimaksud adalah cicilan ditambah bunga utang. Apakah tidak mengganggu APBN. "Pembayaran bunga utang pemerintah, jelas kian merongrong APBN," kata Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri dalam tulisan yang dikutip INILAHCOM, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Faisal menerangkan, pada 2015 saja, pembayaran bunga utang saja menyedot 8,6% dari total pengeluaran negara. Bandingkan dengan Amerika Serikat, beban bunga utang luar negerinya sebesar 6% dari anggaran (APBN).

Setahun berikutnya, masih kata mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini, beban bunga utang yang harus dibayar negera naik menjadi 9,8% dari APBN. Selanjutnya pada 2017, naik lagi menjadi 10,9% dari APBN 2017. "Pada tahun 2017, pembayaran bunga utang telah menyamai belanja modal, yaitu sebesar Rp221 triliun, empat kali lipat ketimbang pengeluaran sosial (social expentiture) yang hanya Rp56 triliun," ungkap Faisal.

Pria kelahiran Bandung yang hobi menggunakan tas gemblok ini, menambahkan, beban bunga utang naik tajam lantaran pemerintah lebih gencar berutang.

Memang betul, keuangan Indonesia tidak mengalami masalah solvabilitas. Hal itu tercermin dari nisbah utang terhadap PDB (Produk Domestik bruto) yang relatif rendah. Bahkan boleh dibilang terendah di dunia.

"Namun, bunga utang Indonesia tergolong sangat tinggi jika dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan, jika dibandingkan dengan negara-negara dengan rating yang lebih rendah," ujar Faisal.

Faisal juga mengkritisi soal sering melesetnya capaian pajak dari target. Tahun ini saja, pemerintah mengakui adanya shortfall sebesar Rp50 triliun. Lebih rendah ketimbang proyeksi Bank Dunia yang memasang shortfall Rp64 triliun.

Dengan menggunakan hitung-hitungan sederhana, berpedoman kepada realisasi penerimaan pajak Januari-Mei 2017, kata Faisal, shortfall berpeluang di atas Rp100 triliun. Mau tak mau, pemerintah gencar memangkas anggaran. Tak cukup itu, pemerintah juga menerapkan jurus 'injak kaki'.

"Amat disayangkan pemerintah justru hendak memasukkan tambahan pengeluaran pada APBN-P 2016 untuk mengamankan proyek strategis nasional, termasuk menyelipkan anggaran penyertaan modal negara (PMN)," ujar Faisal.

"Semoga pemerintah sadar bahwa stabilitas makroekonomi, jauh lebih strategis ketimbang proyek LRT, atau sejenisnya. Yang kalau ditunda setahun saja, agaknya jauh lebih murah ketimbang mengorbankan stabilitas makroekonomi," tambah Faisal.

Lebih lanjut Faisal menjelaskan, jikalau skenario shorfall penerimaan perpajakan terus menukik ke level Rp100 triliun, atau lebih, pemerintah baru melakukan penjadwalan ulang, ongkosnya justru lebih mahal.

"Yang paling mahal adalah ongkos kemerosotan kredibilitas pemerintah. Apalagi pemerintah tampaknya tidak berani menjalankan kebijakan secara konsisten, karena tidak populis," ujar mantan Cagub DKI Jakarta pada 2012 ini.

"Ketika segalanya telah terlambat, satu demi satu lembaga pemeringkat menurunkan rating Indonesia. Tak terbayangkan dampaknya bagi perekonomian," kata Faisal. [ipe]

 
Embed Widget

x