Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 01:00 WIB

Saat Pidato Kenegaraan, Jokowi Punya Ganjelan Ini

Oleh : - | Rabu, 16 Agustus 2017 | 13:54 WIB
Saat Pidato Kenegaraan, Jokowi Punya Ganjelan Ini
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri Sidang Tahunan MPR di Gedung Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). - (Foto: inilahcom/Didik Setiawan)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Cerita sukses Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan menyambut HUT RI ke-72, harus terhenti sejenak. Lantaran masih ada sedikit ganjalan. Apa itu?

Saat pidato dalam Sidang Bersama DPD dan DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2017), Jokowi merasa kurang marem atawa puas. Kata dia, saat 72 tahun merdeka, ketika negara-negara lain sudah menatap angkasa luar, Indonesia masih menyelesaikan urusan sertifikasi lahan rakyat yang belun tuntas juga.

Akibatnya, kata Jokowi, terjadi sengketa lahan baik antarwarga, antara warga dengan korporasi, bahkan antara warga dengan pemerintah. Karena itu, melalui Kebijakan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, pemerintah melakukan percepatan sertifikasi lahan yang saat ini mencapai 250 ribu bidang.

Pemerintah juga sedang menjalankan redistribusi tanah untuk masyarakat dan sudah memberikan 707 ribu hektar kawasan hutan kepada masyarakat adat untuk dikelola secara produktif.

Selain itu, lanjut Jokowi, sedang dijalankan Program Perhutanan Sosial, sehigga rakyat di lapisan 40% terbawah bisa mendapatkan akses untuk memanfaatkan hutan bagi kesejahteraan.

Pemerintah pun terus melanjutkan program- program kerakyatan yang sudah dijalankan sejak tahun pertama Kabinet Kerja, utamanya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Perlindungan Nelayan, Program Percepatan Pembangunan Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). "Agar bisa menjangkau 40 persen lapisan terbawah Pemerintah melakukan reformasi kebijakan sehingga subsidi betul-betul lebih tepat sasaran," kata Presiden Joko.

"Pemerintah secara bertahap mensinergikan antar program bantuan sosial serta melakukan pengalihan Beras Sejahtera (Rastra) secara bertahap menjadi bantuan pangan non-tunai. Selain itu, keberpihakan pada 40 persen lapisan terbawah juga dilakukan melalui penguatan program-program perlindungan sosial dan perluasan cakupan penerima manfaat," lanjut Jokowi.

Untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), lanjut Jokowi, pemerintah terus berusaha menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Saat ini, suku bunga KUR berada di level 95.

"Kita berharap Rp94,4 triliun KUR yang sudah disalurkan di 2016 dapat ikut mengangkat kesejahteraan sektor UMKM. Dengan akses permodalan yang lebih mudah itu, maka kita berharap bisa menggerakkan ekonomi rakyat terutama kalangan pedagang-pedagang kecil," papar Jokowi.

Selain mempermudah akses permodalan, kata Jokowi, pemerintah gencar melakukan revitalisasi pasar. Diharapkan, pedagang kelas UMKM di pasar bisa berdagang dengan nyaman dan tidak kalah saing dengan pasar-pasar modern. [tar]

Komentar

 
x