Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 23 September 2017 | 12:40 WIB

Hitung Kancing Jokowi Reshuffle Tim Ekonomi

Oleh : Herdi Sahrassad | Kamis, 17 Agustus 2017 | 08:09 WIB
Hitung Kancing Jokowi Reshuffle Tim Ekonomi
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Bulan Agustus ini, tersiar kabar Presiden Joko Widodo bakal kocok ulang (reshuffle) Kabinet kerja. Kalau itu benar, para relawan Jokowi, publik dan civil society titipkan pesan ini.

Ya, apalagi pesannya kalau bukan Nawa Cita dan Trisakti. Bahwa para menteri yang kinerjanya melenceng dari Nawa Cita dan Trisakti, selayaknya dipensiunkan saja. Khususnya menteri di sektor ekonomi yang banyak mendapat sorotan.

Presiden Joko harusnya menyadari bahwa kinerja tim ekonomi memang perlu direvitalisasi. Lantaran, perekonomian terus memburuk, kesejahteraan rakyat jauh panggang daripada api. Gelombang PHK meluas ditambah merosotnya daya beli.

Terjadi anomali di sektor makro dan mikro yang membuat Jokowinomics terasa lumpuh selamanya, seperti 'mati suri'.

Di berbagai forum, kaum relawan Jokowi acapkali menyuarakan desakan perbaikan kinerja perekonomian. Artinya, perekonomian menjadi tantangan serius di era Jokowi.

Desakan agar Jokowi mengevaluasi tim ekonomi, tentunya tidak main-main. Sangat krusial karena menyangkut kepentingan rakyat banyak. Dan, mencegah Jokowi mengalami delegitimasi.

Tanpa komitmen kepada Nawa Cita dan Trisakti, maka janji kampanye Jokowi di Pilpres 2014, bisa dianggap cacat. Lebih celaka lagi kalau dinilai dusta sejarah yang memalukan PDI Perjuangan beserta koalisinya.

"Tanpa Nawa Cita dan Trisakti maka saya khawatir Jokowi bisa dianggap presiden-presidenan karena hanya sekedar duduk di istana tapi gagal mewujudkan kesejahteraan umum, keadilan social dan kemajuan," kata Lukman Hakim, peneliti PSIK Universitas Paramadina.

Para analis mencatat, kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) dalam setengah tahun terakhir, mendorong inflasi menjadi 4,9% dari rata-rata tahunan 3,2%.

Sementara sektor perbankkan nasional dinilai memburuk yang ditandai dengan meningkatnya porsi kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). Saat ini, levelnya sudah melebihi batas atas yang ditetapkan Basel III threshold.

Sedangkan Jakarta Composite Index (JCI), telah jatuh 8% di tahun ini. Dan, imbal hasil dari investasi asing dalam berbagai investasi di Indonesia ikut terjerembab.

Selain itu, defisit transaski berjalan meningkat menjadi 1% dari GDP (Gross Domestic Product), lebih tinggi dibandingkan kuartal IV-2016 sebesar 0,9% dari GDP. Untuk 2017, defisit transaksi berjalan meningkat pada posisi 1,8% dari GDP.

Ada kemungkinan, resiko keuangan pemerintah meningkat lantaran pemotongan anggaran 2016 yang menimbulkan ketidakpastian, karena penganggaran APBN yang tidak realistis.

Masalah lainnya, defisit anggaran di 2017, diperkirakan bisa meningkat dari 2,4% pada 2016 menjadi 2,6% pada 2017. Itupun dengan asumsi, target penerimaan pajak tercapai. Jika tidak, maka defisit bisa di atas 3%.

Sampai Mei 2017, pemerintah telah mengambil 53% dari rencana utang untuk mengatasi defisit, penurunan penerimaan pendapatan negara, dan utang jatuh tempo.

Sementara penjualan ritel hingga Mei 2017 yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, turun tajam menjadi 4,6%. Jauh di bawah rata rata pertumbuhan kuartal II-2016 sebesar 9,5%.

Menurut Bank Dunia, tahapan pemilu yang dimulai pada 2018 bisa menjadi penghambat reformasi struktural. Akibatnya terjadi ketidakpastian yang bikin galau investor asing.

Kondisi perekonomian dinilai menjadi penyebab ketidakpuasan publik pada kinerja pemerintahan Jokowi. Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukan, sebanyak 56,53% publik menilai kondisi ekonomi memburuk.

Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan, semua bidang di era pemerintah saat ini, tak mengalami kemajuan. Dan, bidang ekonomi berada di tingkat kepuasan terendah.

Jokowi harus ingat, kebijakan ekonomi liberal tidak sesuai dengan Indonesia. Neolib sudah usang di Amerika, tapi sekarang Indonesia kok malah menuju ke sana. Salah satu kelemahan Jokowi yaitu sangat mudah memberikan janji. Sepuluh juta lapangan kerja, lima ribu puskesmas, ke mana semuanya? Hanya sekadar janji tanpa bukti.

Para analis menilai, kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Rini Soemarno, sangat memengaruhi arah kebijakan ekonomi Indonesia menuju neoliberalisme.

Meningkatnya utang luar negeri yang menuju Rp4.000 triliun, membuat masyarakat khawatir. Apalagi kalau ekspor menurun dan geliat ekonomi terus melemah. Maka dampaknya bisa ke mana-mana. Nilai dikhawatirkan tertekan dan utang baru terus bertambah. Jangan sampai Indonesia terjebak dalah perangkap utang (debt track) yang lebih dalam.

Jokowi, sekali lagi, perlu mengevaluasi para pembantunya. Kalau memang berkinerja tak sesuai Nawa Cita dan trisakti, ya diganti saja. Perombakan kabinet harus dilakukan secara benar dan berkualitas.

Bahwa, pelemahan ekonomi serta kegaduhan di lingkungan kabinet, jelas mengurangi kepercayaan publik dan investor yang berniat membenamkan duitnya ke Indonesia. Jadi, sekali lagi, lakukan reshuffle yang kredibel. Bukan asal reshuffle. Rakyat menunggu atau berbuah delegitimasi.[ipe]

 
Embed Widget

x