Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 September 2017 | 17:00 WIB

RAPBN 2018, Jadi Pertaruhan Jokowi Lagi

Oleh : M Fadil Djailani | Jumat, 18 Agustus 2017 | 17:05 WIB
RAPBN 2018, Jadi Pertaruhan Jokowi Lagi
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 menjadi pertaruhan sekaligus pembuktian bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kalau gagal pengelolaan pada tahun tersebut, kemungkinan besar langkah Jokowi untuk mempertahankan posisinya sebagai orang nomer 1 Indonesia akan semakin berat.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan hal tersebut dalam sebuah diskusi di kantornya bertajuk 'RAPBN 2018 : Pertahuran Kebijakan Fiskal Jokowi', Jumat (18/8/2017). "Pertaruhan, kalau menurut saya pembuktian, kalau 2018 enggak terbukti wassalam 2019 nya," ujar Enny.

Enny justru ingin mengkritisi pemerintahan Jokowi agar pemerintah minimal bisa khusnul khotimah sampai 2019, dengan cara melakukan belanja anggaran yang lebih efektif seperti belanja pusat dan daerah.

"Kita ingin melihat apa yang dilakukan pemerintah selama tahun ke depan apa realistis atau tidak, tapi warningnya tadi adalah anggaran belanja pemerintah pusat atau ke daerah banyak yang tidak efektif," katanya.

Dia bilang bahwa tahun 2018 menjadi titik yang krusial bagi Jokowi agar benar-benar membuktikan kinerjanya selama 4 tahun bekerja, apakah dampaknya terhadap masyarakat selama ini.

"Ini yang jadi titik krusial, karena 2018 ini harus betul-betul dibuktikan, kalau 2017 masyarakat diminta bersabar, itu 2018 tidak mungkin lagi karena untuk merefresh dan patokan masyarakat untuk beri kepercayaan atau tidak," paparnya.

Enny memberikan contoh soal target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 yang sebesar 5,4% yang dinilainya politis sekali. "5,4% untuk 2018 itu memang minimal idealnya, karena kebutuhan kita untuk membuktikan bahwa Pak Jokowi layak dipilih memang minimal harus 5,4%, karena indikator ekonomi yang lain kita lihat pengangguran masih tinggi, daya beli masyarakat tidak recovery, tidak mampu menyelesaikan utang yang sudah menumpuk 3 tahun terakhir," kata Enny. [hid]

 
Embed Widget

x