Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 02:20 WIB

Stake Holder Sawit Merauke Kecam Keras LSM Asing

Oleh : - | Sabtu, 19 Agustus 2017 | 15:09 WIB
Stake Holder Sawit Merauke Kecam Keras LSM Asing
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Merauke - Pemkab Merauke gelar Stakeholder Meeting II bertema Pembangunan Kebun dan Industri Kelapa Sawit di Merauke, Selasa (15/8/2017). Lahir 5 kesepatan penting guna mendorong industri sawit di Bumi Papua.

Dalam rilis kepada media, Jumat (18/8/2017), pertemuan antar pemangku kepentingan bidang kelapa sawit, khususnya di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, Papua ini punya tujuan positif. Dalam rangka menciptakan

Hadir dalam pertemuan Bupati Merauke, Frederikus Gebze, masyarakat pemilik hak ulayat serta perwakilan dari Boven Digoel, anggota DPD RI asal Papua, Mesakh Mirin, DPRD Merauke, rohaniwan, perwakilan Komnas HAM untuk Papua, Frits Ramandey, serta dinas terkait. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Papua, Agus Sumule didaulat sebagai moderator.

Pertemuan kedua ini menyepakati 5 hal. Pertama, pentingnya investasi bagi kemajuan daerah dan pengentasan kemiskinan-termasuk di dalamnya investasi untuk pengembangan kebun dan industri kelapa sawit yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ramah lingkungan, dan memberi manfaat khususnya bagi masyarakat hukum adat yang wilayahnya digunakan untuk pembangunan kebun dan industri kelapa sawit.

Kedua, kebun plasma, sesuai komitmen perusahaan kepada masyarakat hukum adat, perlu segera direalisasikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sebesar 20% dari total lahan yang telah disetujui oleh pemerintah.

Ketiga, Masyarakat hukum adat dan masyarakat luas pada umumnya perlu memperoleh akses seluas-luasnya ke kebijakan pemerintah mengenai pembangunan kebun dan industri kelapa sawit, termasuk pula kebijakan perusahaan dan perjanjian hukum perusahaan dengan masyarakat hukum adat.

Keempat, mendorong pihak LSM, masyarakat, pemerintah dan perusahaan untuk terus membangun dialog yang terbuka, setara dan konstruktif dalam rangka mengkaji dan memecahkan masalah demi kemajuan masyarakat hukum adat maupun yang terdampak pembangunan kebun dan industri kelapa sawit.

Dan terakhir, mendorong pemerintah, perusahaan kelapa sawit, LSM dan lembaga-lembaga yang berkompeten untuk mengembangkan alternatif-alternatif lain yang memungkinkan masyarakat hukum adat memperoleh manfaat sosial, ekonomi dan budaya, yang lebih besar dan lebih berdimensi jangka panjang.

Bupati Merauke, Frederikus Gebze menjelaskan, kehadiran investor merupakan salah satu langkah untuk mengisi pembangunan di daerah. Hal ini sejalan dengan program yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo yakni membuka peluang investasi selebar mungkin.

"Pertama terjadi di Provinsi Papua, hanya Merauke yang memberikan total lahan 20 persen untuk plasma di tahun 2016. Kita sudah tanda tangani dan ada sekitar 7-8 perusahaan sudah memiliki koperasi dan siap mengembangkan masyarakat hak ulayat," tutur orang nomor satu di Kabupaten Merauke ini.

Untuk itu, Frederikus mendesak perusahaan agar segera membuka kebun masyarakat dan memberdayakan seluruh masyarakat sesuai ketentuan 20% pengelolaan hak ulayatnya.

Terhadap LSM Asing, Mighty Earth, yang dinilai sudah terlampau jauh mencampuri wilayahnya, Frederikus sangat menyayangkan ketidakhadiran mereka dalam pertemuan yang digagasnya ini.

Baik dalam pertemuan pertama di Jakarta maupun kedua yang digelar di Merauke, Mighty Earth tidak diundang. Padahal undangan telah diberikan kepada LSM asing ini.

Frederikus mengaku geram atas negatif campaign yang gencar dilakukan LSM asing seperti Mighty Earth asal Amerika Serikat ini. Sikap ini membuktikan bahwasanya Mighty Earth tidak mengindahkan aspirasi dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Ia pun berang mendapat tudingan dari LSM Mighty bahwa forum stakeholders ini telah dimanipulasi. Bupati menegaskan, forum stakeholder ini digagas atas inisiatif pemerintah daerah berkaitan dengan beban anggaran di dalam APBD yang tidak mampu terus-menerus menanggung sebanyak 500 ribu orang di tanah Merauke.

Seperti dijelaskannya, anggaran daerah terbagi untuk alokasi anggaran infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Salah satu mengisi pembangunan adalah dengan menghadirkan investor.

"Bukan berarti dengan adanya investasi berarti merusak dan tidak memperdulikan hutan kita ini. Menjaga dengan ketentuan perundang-undangan yang ada baik melalui rencana tata ruang wilayah, tata ruang bangunan, flora dan fauna," kata Frederikus. [tar]

Komentar

 
x