Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 September 2017 | 16:58 WIB

72 Tahun Indonesia Merdeka

Apa Kabar Asing di Perekonomian RI?

Oleh : Herdi sahrasad | Senin, 21 Agustus 2017 | 10:11 WIB
Apa Kabar Asing di Perekonomian RI?
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sudah 72 tahun RI merdeka, kedaulatan ekonomi belum ada bau-baunya. Kekuatan asing makin hari malah makin kuat cengkeramannya. Mulai sektor pangan, air, energi, kesehatan, keuangan atau perbankan.

Pengkhianatan kekuasaan dan penyelewengan elite politik sudah sangat parah sejak Orde Baru sampai hingga Orde Reformasi, hari ini.

Regulasi dan UU yang mestinya berazaskan Pancasila dan UUD 1945, kini menjelma menjadi kebijakan yang dikendalikan oleh asing.

Dan itu tak juga segera direformasi, bahkan stelselnya diperkuat oleh rezim-rezim era reformasi. Jangan kaget bila paparan di bawah ini bakal membuka mata kita. Betapa Indonesia sudah dikuasai asing, serta taipan-taipan yang sangat bertentangan diametral dengan konstitusi asli yaitu UUD 1945.

Mari kita buka lembar catatan dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK), dominasi asing di sektor minyak dan gas bumi (migas) mencapai 70%; batubara, bauksit, nikel dan timah 75%; tembaga dan emas sebesar 85%. Untuk industri kelapa sawit sebesar 50%.

Tingginya angka-angka tersebut menunjukkan betapa lemahnya posisi pemerintah dalam mengelola kekayaan atau aset bangsa untuk kepentingan wong cilik.

Laporan The Institute For Global Justice (IGJ), seluas 175 juta hektar, atau setara 93% luas daratan Indonesia dimiliki para pemilik modal (swasta atau asing).

Pada 2011, data sektor migas, penghasil minyak utama di Indonesia didominasi asing. Yakni Chevron 44%, Total E&P 10%, Conoco Phillip 8%, Medco 6%, CNOOC 5%, Petrochina 3%, BP 2%, Vico Indonesia 2%, Kodeco Energy 1 % dan lainnya 3%. Sedangkan Pertamina & mitra yang dianggap mencerminkan penguasaan nasional hanya 16%.

Masih di sektor energi dan migas, dari total 225 blok migas yang di kelola Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) non-Pertamina, 120 blok dioperasikan asing, 28 blok dioperasikan perusahaan nasional. Sekitar 77 blok dioperasikan perusahaan patungan asing dan nasional.

Informasi dari lantai bursa malah lebih dahsyat lagi. Total kepemilikan asing berada di kisaran 60-70% saham di perusahaan yang tercatat di bursa efek. Sedangkan kepemilikan asing di BUMN yang telah diprivatisasi, mencapai 60%.

Di sektor perbankan, sami mawon. Sejumlah bank sahamnya dikuasai asing, semisal Danamon (68,83%), Buana (61%), UOBI (100%), NISP (72%), OCBC (100%), CIMB Niaga (60, 38%) BII (55,85%), BTPN (71,6%). Meskipun masih minoritas tapi Bank Panin dan Bank Permata masing-masing sudah dikuasai asing dengan 35% dan 44,5%.

Ada satu cerita soal berkuasanya asing di tanah air, yang mungkin sudah banyak dilupakan orang. Pada 2003, Indosat (BUMN) dijual ke Temasek----BUMN-nya Singapura seharga 5 triliun. Selama 5 tahun Temasek berhasik mereguk nikmat keuntungan Rp5 triliun dari bisnis telekomunikasi.

Artinya, secara kasar modal sudah kembali. Tahun 2008, Temasek menjual Indosat ke Qatar Telecom senilai Rp16 triliun. Maknanya, dalam lima tahun saja BUMN-nya Singapura itu untung Rp16 triliun.

Meneg BUMN kala itu, Sofyan Djalil gagal memperjuangkan pembelian kembali (buyback) Indosat oleh pemerintah. Celakanya lagi tak mampu menahan libido ekonomi Qatar Telecom untuk mengambil alih Indosat.

Asal tahu saja, pada beberapa BUMN kategori blue chips, kepemilikan asing bahkan menyundul angka 40%. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, misalnya, 39,5% sahamnya dalam genggaman asing. Demikian pula PT Semen Gresik Tbk, sebanyak 39,21% sahamnya dikempit asing. Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang selama ini menjadi andalan wong cilik, kepemilikan asing mencapai 35,39%.

Begitu pula industri sawit yang selama ini diandalkan negara sebagai pundi-pundi duit, dikuasai asing. Sebanyak 74% tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang non pribumi yang jumlahnya hanya 0,2% dari total penduduk Indonesia.

Jangan lupa, air minum kemasan merek AQUA (74% sahamnya dikuasai Danone asal Prancis), Teh Sariwangi (100% sahamnya milik Unilever, Inggris), susu SGM (milik Sari Husada yang 82% sahamnya dikuasai Numico, Belanda).

Urusan mandi pun, rakyat Indonesia harus berhadapan dengan produk asing. Ingat sabun Lux, atau gosok gigi menggunakan Pepsodent (milik Unilever). Atau bagi ahli hisap, sebutan untuk perokok, ssetali tiga uang. Rokok merek Sampoerna, sebanyak 97% sahamnya milik Philips Morris (Amerika Serikat)

Adapun industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang merupakan primadona ekspor Indonesia, ternyata banyak dikuasai asing. Cermati peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor TPT yang melonjak 252% selama 2004 sampai 2006.

Pada 2004 investasi asing di TPT senilai U$ 165,5 juta, pada 2006 naik menjadi US$418,1 juta. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam periode yang sama malah memble, nyaris stagnan. Nilainya Rp70 miliar pada 2004 naik tipis menjadi Rp75,5 miliar pada 2006. Awal 2007, investor asing gencar menambah investasi TPT di Indonesia.

Indonesia Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA) mengeluhkan persaingan bisnis perawatan pesawat di Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh tenaga ahli dari asing. Indonesia hanya mampu menyerap 30% saja.

Belum lagi, sekitar 85% saham BUMN yang berstatus Go Public di lantai bursa dikuasai pihak asing. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar sudah menjadi perusahaan terbuka, antara lain PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Bukit Asam Tbk. Bahkan persaingan tidak sehat terjadi antara perusahaan bermodal negara, antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (berkode saham PGAS) dengan PT Pertamina dalam tender distribusi minyak dan gas ke SPBU. Meski PGN tidak lagi diangap sebagai perusahaan plat merah karena 43,04% saham telah dimiliki publik yang di antaranya 82% dimiliki pihak asing.

Presiden Jokowi harus berani bersikap dan membuat kebijakan ekonomi-politik itu musti berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dan mengganti semua kebijakan yang dikendalikan oleh asing. Kembalilah pada Trisakti/Nawa Cita seperti cita-cita Proklamasi 1945. Dan, the founding father kita selalu mengingatkan agar bangsa Indonesia jangan mau kalah apalagi binasa dari asing. [ipe]

 
Embed Widget

x