Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 23 September 2017 | 12:29 WIB

Target Pajak 2018 Tinggi, Ani tak Ingin WP Ngeri

Oleh : M Fadhil Djaelani | Senin, 21 Agustus 2017 | 18:09 WIB
Target Pajak 2018 Tinggi, Ani tak Ingin WP Ngeri
(Foto: Inilahcom/Eusebio Chrysnamurti)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri KeuanganSri Mulyani Indrawati memastikan tak akan menjalankan istilah 'memburu pajak di kebun binatang' di 2018. Dia mengingkan Wajib Pajak (WP) merasa nyaman dan aman tanpa ada rasa takut.

Sekedar informasi saja, istilah 'memburu pajak di kebun binatang' bisa bermakna penegakkan hukum pajak kepada WP yang itu-itu saja. "Kita tidak ingin 'memburu pajak di kebun binatang', jadi pajak bukan menekan kepada mereka yang sudah bayar," kata Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Sri Mulyani meminta kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghindari pemungutan pajak seperti itu. Dan memilih memutakhirkan sistem data perpajakan nasional.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bilang, pasca program pengampunan pajak, atau tax amnesty, pemerintah berkomiten untuk melanjutkan perbaikan sistem perpajakan. "Apalagi dengan adanya sistem keterbukaan informasi terkait data perpajakan melalu Automatic of Exchange Information (AoEI) pada 2018," kata Sri Mulyani.

Melalui sejumlah upaya itu, Sri Mulyani bilang, DJP akan memiliki data baru terkait WP yang selama ini tidak terjangkau. Atau mereka yang acapkali melakukan penghindaran pajak. "Biasanya yang mudah mencari pajak dari yang sudah bayar atau berburu di kebun binatang, itu-itu saja," kata Sri Mulyani.

Ya, kerja keras Sri Mulyani dalam mengumpulkan penerimaan pajak adalah hal yang wajar. Lantaran, target penerimnaan negara berdasarkan RAPBN 2018 neik menjadi Rp 1.878,4 triliun. Di mana, sebesar Rp 1.609 triliun merupakan target perpajakan. Atau naik Rp 137 triliun dibandingkan APBNP 2017.

Meski target pajak 2018naik, Sri Mulyani bilang, pemerintah akan lebih berhati-hati, khususnya dalam menerapkan penegakan hukum sektor pajak. Agar perekonomian nasional tidak mengalami shock atau kaget. "Setelahtax amnestykami akan perkuat pendataan dan sistem perpajakan termasuk melakukanenforcementsecara terukur," kata Sri Mulyani. [uji]

 
Embed Widget

x