Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 21 September 2017 | 08:35 WIB

Izin Tak Lengkap, Wagub Demiz Hentikan Meikarta

Oleh : M Fadhil Djaelani | Selasa, 22 Agustus 2017 | 15:38 WIB
Izin Tak Lengkap, Wagub Demiz Hentikan Meikarta
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar bilang, pengembang proyek Meikarta telah mengajukan izin untuk mendapatkan rekomendasi dari Pemprov. Karena berproses, pembangunan tak boleh dilanjutkan.

Demiz, sapaan akrab Deddy Mizwar menuturkan, sebelum melengkapi dokumen kelengkapan pembangunan, pembangunan Meikarta harus dihentikan. "Sudah, sudah mengajukan izin, tapi sebelum izinnya lengkap kita minta pembangunannya dihentikan," kata Deddy kepada INILAHCOM di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Demiz mengatakan, sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dalam Perda Jabar Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Metropolitan Dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat, proyek berskala kota metropolitan harus mendapat rekomendasi dari Pemprov Jawa Barat.

Jenderal Naga Bonar ini pun meminta kegiatan pembangunan dan pemasaran Meikarta dihentikan sementara. Sampai jelas RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan sampai keluarnya rekomendasi provinsi untuk melakukan pembangunan. Sehingga dalam pembangunannya tidak ada potensi menyalahi tata ruang.

Ditempat terpisah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Carwindah mengatakan proyek Meikarta yang sudah mendapat izin baru seluas 84 hektar dari 500 hektar yang direncanakan di kawasan Cikarang, Jawa Barat.

"Hingga kini izin pembangunan baru 84,6 hektar," sebut Carwindah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Dia bilang tak semua dari total lahan 500 hektare milik Lippo untuk proyek Meikarta memenuhiRencana Tata Ruang Wilayah(RTRW). "Kawasan itu ada yang memang pengembangan kawasan hunian, tetapi ada sebagian lain untuk zona pengembangan kawasan industri," kata Demiz.

Dari jumlah itu, Lippo mengajukan izin seluas 140 hektar. Tapi yang lolos untuk izin peruntukan lahan hanya 84 hektar. Pihak pengembang Meikarta juga belum memenuhi perizinan baik amdal, izin lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). "Itu juga belum diurus," kata Dermiz. [uji]

 
x