Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 November 2017 | 22:56 WIB

RAPBN 2018

Partai Oposisi Kritisi Target Pajak hingga Utang

Oleh : Muhammad Fadil Djaelani | Jumat, 25 Agustus 2017 | 17:19 WIB
Partai Oposisi Kritisi Target Pajak hingga Utang
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menanggapi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018 yang diajukan oleh pemerintah pada rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari Kamis (24/8/2017) di ruang Nusantara II, Gedung DPR, Jakarta.

Pada rapat tersebut beberapa fraksi berpendapat target pendapatan negara pada RAPBN 2018 terlalu optimistis.

Target peningkatan ekonomi di RAPBN 2018 dari 5,2% (tahun 2017) menjadi 5,4% di tahun 2018 mendapat dukungan dari beberapa fraksi seperti PDIP dan Partai Golkar.

Namun demikian, beberapa fraksi partai oposisi seperti Partai Gerindra, Demokrat dan PKS masih menilai bahwa target penerimaan negara sebesar Rp1.878,4 triliun dalam RAPBN 2018 kurang realistis.

Juru bicara Partai Gerindra Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumomemprediksi perkiraan kekurangan penerimaan pajak tahun 2018 sebesar Rp100 triliun, oleh karena itu pemerintah diminta untuk meningkatkan rasio pajak.

"Kami perkirakan akan terjadi shortfall penerimaan perpajakan minimal sebesar Rp 100 triliun. Untuk itu, pemerintah diminta untuk meningkatkan tax ratio," kata Rahayu dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Untuk itu kata dia pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan rasio pajak yang pada 2016 hanya sebesar 10,36%, terendah sejak 2008. Sementara perkiraan rasio pajak 2017 di bawah 10,36%.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat Rinto Sumbekti juga menilai, asumsi makro dalam RAPBN 2018 terlalu optimis, terutama dalam sisi pengelolaan utang milik negara dan swasta.

Oleh karena itu Demokrat meminta pemerintah lebih cermat, teliti, dan bertanggung jawab mengelola utang negara, swasta, dan bunga utang.

"Utang yang tidak terukur berimplikasi ke APBN. Kami minta APBN diarahkan untuk memperkuat fiskal yang fokus pada sosial," katanya. [jin]

Komentar

 
Embed Widget

x