Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 23 September 2017 | 12:30 WIB

HET Beras Berlaku, Pedagang Khawatirkan Stok

Oleh : M Fadil Djailani | Sabtu, 26 Agustus 2017 | 18:18 WIB
HET Beras Berlaku, Pedagang Khawatirkan Stok
Pedagang Beras - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium. Namun pedagang masih mempertanyakan jaminan stok. Ini tugas Kementerian Pertanian (Kementan).

"Para pedagang beras masih skeptis harga yang ditetapkan dapat diterapkan dalam jangka panjang karena pengaruh hasil panen yang menurun akibat kemarau," kata Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, Zulkifli Rasyid kepada media di Jakarta, Sabtu (24/8/2017).

Zulkifli menjelaskan, saat musim kemarau, panen turun dari biasanya 6-7 ton per hektar, menjadi hanya 3 atau 4 ton per hektar. Dampaknya, pasokan di Pasar Induk Beras Cipinang berkurang, dan harga naik.

"Masih masuk buat sekarang, tapi tidak dijamin 1-2 bulan yang akan datang karena kemarau tadi. Kita lihat saja," ucap Zulkifli.

Menyikapi sikap skeptis para pedagang tersebut, Kementerian Pertanian harus bisa memastikan sektor hulu perberasan aman, sehingga HET dapat diimplementasikan. Kegagalan Kementan jaga sektor hulu produksi beras mengancam kredibilitas pemerintah.

"Percuma kalau diterapkan HET masalah dihulu nya belum selesai misalnya manajemen pasokan, efektivitas subsidi pupuk, benih dan bantuan alsintan," ujar Bhima Yudhistira, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef).

HET beras terbentuk dari harga bahan baku, yaitu gabah, dan biaya-biaya pada mata rantai berikutnya, termasuk biaya penggilingan, pengepakan, packaging, hingga margin untuk pedagang eceran, baik di pasar tradisional maupun ritel modern. "Masalah tata niaga beras bukan hanya terletak di hilir, yang lebih krusial adalah penataan hulu di level petani," ujar Bhima.

Diketahui, penetapan HET beras berbeda-beda di tiap daerah. Harga beras medium dan beras premium untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan sebesar Rp9.450 per kilogram dan Rp12.800 per kg.

Sementara, untuk wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera sebesar Rp9.950 per kg dan Rp13.300 per kg sedangkan Papua dan Maluku sebesar Rp10.250 per kg dan Rp13.600 per kg. [ipe]

 
x