Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 21 September 2017 | 08:37 WIB

Inilah 4 Poin Penting Kesepakatan dengan Freeport

Oleh : Uji Sukma Medianti | Selasa, 29 Agustus 2017 | 13:00 WIB
Inilah 4 Poin Penting Kesepakatan dengan Freeport
CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Stafsus Menteri ESDM, Hadi Djuraid - (Foto: inilahcom/Uji Sukma)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, paparkan empat poin penting mengenai kesepakatan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia.

"Perundingan sudah memakan waktu, Bu Ani (Menteri Keuangan) dan saya sudah ditugaskan Pak Presiden. Ini perundingannya sejak awal tahun ini dan mulai intensif 3 bulan lalu," ujar Jonan di Kementerian ESDM, Selasa (29/8/2017).

Dia menerangkan, empat poin kesepakatan ini sudah dilakukan dengan upaya maksimal dan kerja sama yang baik meski tidak mudah. Adapun, perundingan ini menghasilkan empat kesepakatan diantaranya :

1. Divestasi Saham 51%

Total divestasi PT Freeport Indonesia menjadi 51%. Namun, pada saat ini masih dirundingkan secara detail dan akan dilampirkan di IUPK yang tidak bisa diubah sampai konsensi dan kontrak selesai.

"Tinggal yang dibahas, harga nanti negosiasi, timing-nya masih dibicarakan. Arahan pak presiden, timing harus selesai pekan ini. Mumpung CEO Adkerson (masih) disini," terang Jonan.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan, divestasi harus dicapai dan harus dipercepat. "Disatu sisi sudah ada PP Nomor 1 Tahun 2017 tapi disatu sisi kita push lagi agar sepakat lebih cepat. Nanti kita akan detailkan, waktu dan prosesnya," ungkapnya.

2. Wajib Membangun Smelter Pemurnian Sampai 2022

Freeport wajib membangun smelter sampai 5 tahun, sejak IUPKnya diterbitkan. "Prinsipnya, bahasanya pengolahan dan pemurnian, yang harus selesai Januari 2022," ujar Jonan.

3. Penerimaan Negara dalam Rezim IUPK Harus Lebih Tinggi dari KK

Freeport sepakat untuk menjaga besaran penerimaan negara. Jadi besarannya lebih baik dibandingkan penerimaan negara dibawah perjanjian kontrak karya.

Dijelaskan Sri Mulyani, untuk penerimaan pajak ada pusat dan pajak daerah. "Kami telah menghitung, penermaan negara dari sisi komposisi pajak, bea cukai dan pajak daerah dan royalti. Kita telah mengusulkan penerimaan yang lebih besar, yaitu berdasarkan kepada UU mengenai minerba tahun 2009 pasal 159 huruf C," ujarnya.

Dimana,secara agregat penerimaan negara sudah disepakati. Dalam hal ini, Freeport mengajukan beberapa hal, menjamin yang lebih besar sudah ada komposisinya.

4. Status Freeport tidak lagi Kontrak Karya

Jonan mengatakan, Freeport tidak lagi menyandang status Kontrak Karya (KK) tapi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). "Presiden setuju berdasarkan UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009, Perpanjangan operasi maksimum 2 x 10 tahun, artinya tahun 2031 dan 2041," jelasnya.

Dalam hal perpanjangan kontrak, memang syaratnya akan ditulis di IUPK, perpanjangan pertama bisa dicatumkan segera, lima tahun kedua nanti bisa diajukan 2021, nanti tergantung syaratnya, pajak misalnya. "Bisa lah, saya bilang ke Freeport, 51% nanti sahamnya oleh Pemerintah Indonesia, tentunya kita punya kepentingan yang sama besar," terang Jonan. [fdl]

 
x