Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 18:34 WIB

Amanat Kongres: Kemenkop Jadi Kementerian Teknis

Oleh : - | Selasa, 29 Agustus 2017 | 19:56 WIB
Amanat Kongres: Kemenkop Jadi Kementerian Teknis
(Foto: dok. Kementerian Koperasi dan UKM)
facebook twitter

INILAHCOM, Sumedang - Amandemen Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara agar Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian Koperasi yang dapat melaksanakan Kebijakan Teknis adalah skala prioritas yang tahun ini harus bisa digolkan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sesuai amanat Kongres Koperasi ke III di Makasar pada tanggal 12 Juli 2017 yang lalu.

Itulah isu utama yang dibicarakan Kementerian Koperasi dan UKM , Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) di Lt 2 Ruang Rapat Ikopin, Jl Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/8/2017).

"Amandemen UU No.39/2008 adalah salah satu skala prioritas dari 17 rekomendasi Kongres Koperasi yang tahun ini harus bisa ditindak lanjuti oleh Gerakan Koperasi melalu Dekopin," kata Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM, Agus Muharram usai diskusi percepatan rekomendasi hasil kongres koperasi.

Dengan teramandemennya UU No39/2008 kata Agus Muharram, ke depan Kementerian Koperasi dan UKM bisa naik kelas, menjadi Kementerian Koperasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi tidak lagi hanya sekadar membantu Presiden dalam perumusan kebijakan pemberdayaan koperasi, melaksanakan fungsi koordinasi dan singkronisasi program-program pemerintah, tetapi juga mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan teknis operasional dalam pemberdayaan koperasi.

Jika nanti Kementerian Koperasi naik kelas, jelas Agus Muharram, pegiat koperasi yang ingin berbisnis atau menyelenggarakan bisnis di berbagai sektor produksi bisa langsung melalui dan berada dibawah koordinasi Kementerian Koperasi saja, atau tidak perlu lagi harus melalui kementerian teknis yang membidangi sektor-sektor ekonomi lain di luar koperasi yang selama ini berjalan.

"Kecuali bisnis sektor sektor produksi yang diselenggarakan oleh perusahan atau badan hukum yang bukan koperasi," ujarnya. Untuk itu, rekomendasi hasil mengharakan Dekopin diminta segera untuk melakukan Judicial Review (JR) Pasal 18 UU No.39 tentang Kementerian Negara.

Ketua Harian Dekopin Agung Sudjatmiko yakin Amandemen Undang Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bisa gol tahun ini. "Bolanya kan ada di DPR Khususnya Komisi VI Pokja Perkoperasian. Dan kita sudah berkoordinasi dengan mereka Karenanya saya mohon doanya agar point urgent dan penting itu bisa cepat terealisasi. Sekaligus bisa menjadi kado 70 tahun gerakan koperasi," katanya. [*]

Komentar

 
x