Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 24 November 2017 | 21:55 WIB

Pemerintah-DPR Bahas Ratifikasi Konvensi Minamata

Oleh : - | Kamis, 31 Agustus 2017 | 13:57 WIB
Pemerintah-DPR Bahas Ratifikasi Konvensi Minamata
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, bersama Wakil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, bersama Wakil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri, menyampaikan pokok-pokok materi Ratifikasi Konvensi Minamata mengenai Merkuri, di hadapan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Pembahasan ini mengingatkan kembali pada tragedi lingkungan di Prefektur Kumamoto, Jepang, sekitar tahun 1950-an. Pada saat itu terjadi kasus pencemaran merkuri yang paling fenomenal dalam sejarah manusia, yang kemudian dikenal dengan tragedi Minamata.

Tragedi ini terjadi akibat pencemaran merkuri (Hg) atau air raksa limbah kimia yang dibuang ke Teluk Minamata dalam jumlah sangat besar oleh perusahaan, dan telah membuat sebagian besar warganya menderita seumur hidup. Bahkan sampai saat inipun masih ada warga Minamata yang hidup dengan kondisi cacat fisik. Kondisi tersebut dikenal dengan Penyakit Minamata atau Sindrom Minamata.

Pada 10 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri), yang bertujuan melindungi kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup dari emisi, serta pelepasan merkuri serta senyawa merkuri yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.

Sebagai tindaklanjutnya, dan sebagaimana amanat dalam UU 1945 untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, Pemerintah mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Minamata. Karena penggunaan merkuri dari aktivitas manusia yang berpotensi memberikan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, memang perlu diatur.

Menteri LHK Siti Nurbaya, mengatakan, di Indonesia, merkuri umum digunakan pada Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), industri, dan kesehatan. Saat ini terdapat 197 PESK pada 850 titik yang tersebar di 32 provinsi, yang mayoritas masih menggunakan teknik amalgamasi bijih emas dengan memakai merkuri.

"Hasil survei Kementerian LHK tahun 2016 dan 2017, penambangan emas dengan menggunakan merkuri antara lain terdapat di Poboya, Sulawesi Tengah, di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru Provinsi Maluku dan di Kabupaten Bogor, di Parakan Salak Kabupaten Sukabumi," jelas Siti Nurbaya.

Dari pembahasan bersama, sebagian Fraksi DPR RI telah memberikan dukungan terhadap RUU tentang Pengesahan Konvensi Minamata untuk dibahas lebih lanjut.

Beberapa hal menurut wakil rakyat yang perlu diperhatikan, setelah ratifikasi dilakukan agar segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah sebagai pengaturan/pengelolaan merkuri, yang diikuti dengan sosialisasi Undang-undang dan kebijakan, serta peningkatan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait. Selain itu, sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, juga perlu dicari bahan pengganti merkuri, yang umum digunakan dalam kegiatan penambangan emas.

"RUU ini perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat dengar pendapat, dengan melibatkan K/L terkait, LSM, pakar Lingkungan, BPPT, Pemerintah Daerah, dan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 September 2017," ujar Ketua Komisi VII, Gus Irawan Pasaribu.

Menteri LHK Siti Nurbaya memberikan apresiasi yang tinggi pada seluruh anggota DPR RI Komisi VII yang telah mendukung, dan sepakat untuk membahas lebih lanjut RUU ini. [*]

Komentar

 
x