Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 09:43 WIB

Bagaimana Menteri Rini Mencaplok Saham Freeport?

Oleh : - | Jumat, 1 September 2017 | 09:04 WIB
Bagaimana Menteri Rini Mencaplok Saham Freeport?
Menteri BUMN, Rini Soemarno - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri BUMN, Rini Soemarno sangat menginginkan holding pertambangan segera mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) atau divestasi.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno bahwa Menteri Rini memang sangat kebelet agar holding pertambangan dapat segera mengambil alih 51% saham Freeport.

Dia mengatakan, masih ada 41,64% lagi yang bisa diserap setelah pemerintah memiliki 9,36% saham perusahaan asal Amerika Serikat itu. "Yang jelas, Bu Menteri BUMN inginnya holding tambang yang ambil (divestasi Freeport)," kata Harry di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Kendati demikian, Harry menjelaskan untuk bisa mengambil sisa 41,64% divestasi saham PTFI, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, holding tambang yang terdiri dari PT Inalum, PT Antam, PT Bukit Asam dan PT Timah, bukan satu-satunya pihak yang membeli saham PTFI nanti. Holding tambang itu nantinya akan masuk dalam konsorsium khusus yang memang berminat untuk membeli saham Freeport.

"Jumat (25/8) lalu sudah ada pembicaraan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Jadi ada kerja sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemda untuk gunakan BUMN dan BUMD," kata Harry.

Meski belum ada keputusan pasti, Harry mengaku ingin proses pengambilalihan saham PTFI dapat berjalan sesegera mungkin. Tahapannya pun, kata dia, dapat dilakukan dua hingga tiga tahap, dengan penekanan jangka waktu yang tidak lama. "Porsi pemerintah pusat akan lebih banyak daripada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten," ujar Harry.

Ada pun terkait perhitungan harga divestasi sahamnya, Harry mengatakan nantinya akan ada penunjukan valuator independen untuk melakukan kajian.
"Nanti dari Freeport akan menunjuk, dari pemerintah juga akan menunjuk. Akhir minggu ini mudah-mudahan skemanya sudah jelas," kata Harry. [tar}

Komentar

 
x