Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 November 2017 | 22:58 WIB

Ada Jejak RR di Revaluasi Aset Sri Mulyani

Oleh : Herdi Sahrassad | Sabtu, 2 September 2017 | 04:29 WIB
Ada Jejak RR di Revaluasi Aset Sri Mulyani
Rizal Ramli - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Revaluasi aset merupakan gagasan otentik dari ekonom senior Rizal Ramli, atau akrab disapa RR. Dicetuskan ketika dirinya menjabat Menko Kemaritiman.

Saat ini, skema revaluasi aset 'made in' RR ini dipakai dan dilanjutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ya, enggak apa-apa asalkan positif untuk bangsa.

Ya, betul. Skema revaluasi aset ini, sangat positif bagi Jokowinomics. Gagasan dari Rizal Ramli yang populer dengan jurus Rajawali Bangkit itu.

Pengamat Edi Mulyadi di harian Kompas sudah membahas dengan bernas dan jelas mengenai gagasan cerdas Revaluasi Aset ala Rizal Ramli itu (lihat, Revaluasi Aset dan Pemulihan Ekonomi, Kompas, 2 November 2015).

Tanpa bermaksud menafikan berbagai insentif pada paket-paket kebijakan ekonomi sebelumnya, pada paket kebijakan 2015 ketika RR menjabat Menko Kemaritiman Kabinet Kerja, tawaran relaksasi perpajakan bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aset benar-benar menendang dan menjanjikan.

Betapa tidak, ketentuan perpajakan yang selama ini menjadi sandungan serius revaluasi aset, pada paket kelima ini diamputasi dengan signifikan.

Pada aturan sebelumnya, jika perusahaan merevaluasi asetnya, maka dikenai pajak selisih aset pasca revaluasi 10 persen. Misalnya, sebelum revaluasi, aset PT XYZ Rp1 triliun.

Setelah revaluasi, nilainya naik menjadi Rp 2 triliun. Konsekuensinya, perusahaan wajib membayar pajak 10% dari selisihnya. Artinya, 10% dari Rp 1 triliun adalah Rp100 miliar. Setoran 10% inilah yang sering jadi penyebab maju-mundurnya perusahaan melakukan revaluasi aset.

Edy Mulyadi, seorang pemerhati ekonomi, mencatat bahwa batu sandungan pajak inilah yang kini kena pangkas. Berdasarkan kebijakan baru, besarnya relaksasi berlaku sesuai dengan waktu dilakukannya revaluasi. Perusahaan yang merevaluasi asetnya di semester II-2015 kena tarif 3%.

Jika dilakukan di semester I-2016, pajaknya 4%. Jika dilakukan pada semester II-2016, pajaknya sebesar 6%. Setelah periode itu, kembali ke tarif normal.

Menurut RR, revaluasi aset perusahaan, relaksasi pajak revaluasi aset, dan penghapusan pajak berganda akan memberi dampak luar bisa. Laju pertumbuhan ekonomi bakal terdongkrak hingga di atas 6% di tahun depan. Maklum, sekarang ekonomi hanya tumbuh 5,02%, masih di bawah target 5,5%.

Keyakinan Rizal Ramli didasarkan pada berbagai benefit dari revaluasi. Dengan revaluasi, nilai aset perusahaan naik hingga berkali lipat. Jika (sebagian dari) selisih aset pasca revaluasi disuntikkan ke modal, modal perusahaan melonjak.

Bonafiditas perusahaan terkerek. Kemampuan perusahaan menutup risiko juga bertambah. Kinerja keuangan yang mencorong ini akan memberi leverage perusahaan dalam menjaring dana secara masif dan murah.

Berbekal modal yang kuat, perusahaan bisa meraup dana segar lewat penawaran saham perdana (initial public offering/IPO), secondary public offering (SPO) saham, rights issue, penerbitan obligasi, juga pinjaman bank.

Rizal Ramli sendiri tak sedang berteori. Pasalnya, dia sendiri pernah melakukan dan mendulang sukses besar. Pada tahun 2000-an, ketika menjabat Menko Perekonomian, ia pernah menyelamatkan PLN yang secara teknis sudah bangkrut dengan modalnya minus Rp9,1 triliun, sementara asetnya Rp52 triliun.

"Direksi PLN datang ke kantor saya. Mereka minta suntikan modal Rp 26,9 triliun. Tentu saja saya tolak. Saya minta mereka merevaluasi aset. Hasilnya, aset PLN meningkat menjadi Rp 202 triliun lebih. Selisih dari hasil revaluasi aset dimasukkan ke modal sehingga naik menjadi Rp 119,4 triliun. PLN jadi sehat kembali. Sedangkan kewajiban perpajakan selisih aset setelah revaluasi dibagi dalam tujuh tahun. Dampaknya luar biasa. Kemampuan PLN dalam menarik kredit naik sehingga meningkatkan operasi PLN dan menggerakkan ekonomi nasional," kata Rizal Ramli di sela-sela konferensi pers peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Paket kebijakan ekonomi tahap kelima ini memang benar-benar gurih. Buktinya, PT PLN (Persero) buru-buru akan menubruk khususnya terkait insentif pajak untuk revaluasi aset. Saat ini, aset PLN sekitar Rp600 triliun. Pasca revaluasi, nilainya bisa melonjak menjadi Rp800-an triliun.

"Saya berharap insentif pajak yang didapat dari revaluasi aset ini bisa menjadi tambahan modal bagi PLN dalam bentuk PMN (penyertaan modal negara). Pajaknya kami akan ajukan menjadi PMN," ujar Sofyan Basir, Direktur Utama PLN.

BUMN lain yang sudah ikut program revaluasi aset adalah Bank Mandiri. Memang ada konsekuensi akibat naiknya nilai aset, yaitu naik pula iuran/premi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mulai tahun ini, industri keuangan harus membayar penuh(full) iuran tahunan dengan tarif 0,045% dari total aset. Itu artinya, berdasarkan data laporan keuangan Juni 2015, Bank Mandiri harus menambah iuran OJK sekitar Rp20 miliar menjadi Rp430 miliar lebih seusai merevaluasi asetnya.

Revaluasi aset memang pasti menaikkan nilainya. Aset berupa tanah, misalnya. Di neraca perusahaan, nilai tanah biasanya tetap sebesar harga saat dibeli. Padahal, kenyataannya, harga tanah naik gila-gilaan.
Demikian pula gedung, terutama yang berlokasi strategis dan secara fisik masih kokoh, makin lama makin mahal. Obyek utama yang perlu direvaluasi biasanya tanah dan gedung atau bangunan lain.

Itulah yang menjelaskan mengapa Sofyan berani menaksir bakal memperoleh tambahan nilai sekitar Rp200 triliun. Bisa dibayangkan berapa kenaikan lahan milik PT Jasa Marga (Persero) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Tanah-tanah kedua BUMN itu ada yang diperoleh sejak 40-50 tahun lalu. Tentu harganya kini sudah naik belasan bahkan puluhan kali lipat.

Sesuai gagasan Rizal Ramli, relaksasi perpajakan terkait revaluasi aset bakal memacu pertumbuhan ekonomi. Paling tidak, pada tahap awal akan ada banyak profesi yang kecipratan rezeki. Yang sudah pasti para appraisal(penilai aset), akuntan publik, notaris, dan konsultan pajak.

Dengan menggelembungnya aset dan melonjaknya modal, perusahaan punyaleverage untuk mengail dana segar. Di sini sejumlah profesi lain juga ikut menikmati, di antaranya underwriter, manajer investasi, bahkan public relations dalam upayanya menaikkan citra positif perusahaan.

Hebatnya lagi, mereka akan rajin mempromosikan ke dalam dan luar negeri tentang perusahaan bersangkutan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Karena yang berpromosi sesama swasta, tingkat kepercayaan calon investor bisa dipastikan lebih tinggi.

Sebaiknya perusahaan swasta ataupun BUMN benar-benar memanfaatkan relaksasi pajak terkait revaluasi aset ini. Makin cepat dilakukan, makin kecil pajak yang harus dibayar dan makin besar insentifnya.
Pemerintah sendiri berharap bisa meraup pajak sekitar Rp10 triliun dari sini. Sejumlah perusahaan besar saat ini tengah melakukan persiapan untuk merevaluasi aset-asetnya, dengan mulai berburu appraisal, akuntan, notaris, konsultan pajak, dan sederet profesi terkait. Jika revaluasi bisa selesai sebelum akhir 2015, mereka cukup membayar pajak 3% saja.

Revaluasi aset juga bisa menjadi jawaban dari tergerogotinya modal akibat melunglainya rupiah atas dollar sekarang ini. Dengan revaluasi, perusahaan kecil dan menengah bisa meningkatkan nilai aset dan mendongkrak permodalan sehingga bisa lebih mudah menggaet dana untuk menggelindingkan usaha.

Kini revaluasi asset dilanjutkan dan dikerjakan Menkeu Sri Mulyani berdasarkan gagasan dan visi-misi yang setidaknya sudah digariskan Rizal Ramli, ekonom senior.

Hasilnya? Positif dan konstruktif. Malah . Sri mengatakan, peninjauan kembali barang milik negara (BMN), atau revaluasi aset, bisa memunculkan potensi penerimaan negara. "Kalau valuasinya naik, kemudian pemanfaatan 'the best and the highest use', termasuk identifikasi mengenai penerimaan negara bukan pajaknya, itu akan menjadi sangat besar," kata Sri Mulyani dalam Pencanangan Revaluasi BMN di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Menurutnya, pemanfaatan BMN setelah revaluasi tersebut bisa dalam bentuk sewa atau pemanfaatan jasa. "Sewa dan pemanfaatan jasa yang dilakukan dari aset-aset tersebut tentu akan menimbulkan potensi penerimaan negara," kata Sri Mulyani.

Pemerintah telah memulai pelaksanaan program berskala nasional untuk meninjau kembali barang milik negara agar dapat teridentifikasi dan memiliki valuasi terkini. Revaluasi BMN akan berlangsung selama dua tahun (2017-2018) dengan melibatkan 313 tim penilai atau lebih kurang 900 pegawai.

Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah akan melakukan penilaian terhadap 934.409 unit BMN yang berupa 108.524 bidang tanah, 434.801 gedung dan bangunan, dan 391.084 jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

SesuaiLaporan Barang Milik Negara 2018 (audited), nilai BMN tercatat sebesar Rp2.188 triliun. BMN tersebut tersebar di 87 kementarian dan lembaga selaku pengguna BMN dengan sekitar 26.000 satuan kerja (satker) di bawahnya. Seiring parkembangan ekonomi, nilai BMN tentu telah berubah sehingga perlu dilakukan penilaian kembali.

Revaluasi BMN terakhir dilakukan 10 tahun yang lalu, yaitu pada 2007. "Pada 2007, aset kita Rp229 triliun. Sesudah revaluasi BMN, maka pada 2010 nilai itu menjadi Rp1.244 triliun dan sekarang Rp2.188 triliun. Sisi aset dalam akun neraca yang terakhir sebesar Rp4.779 triliun," kata Sri Mulyani.

Revaluasi BMN diharapkan dapat menghasilkan nilai BMN yang terbaru, basis data BMN yang lebih baik, identifikasi aset menganggur agar dapat dioptimalkan, dan mendorong penggunaan BMN sebagai 'underlying asset' penerbitan SBSN secara lebih efisien.

Revaluasi asset sudah menjadi legacy dan jejak konstruktif Rizal Ramli yang sudah dikibarkan di sejumlah media nasional. Dengan langkah Sri Mulyani mengikuti jejak Rizal Ramli, kalau Sri Mulyani mau jujur bahwa itu sudah dicanangkan oleh RR, sang ekonom senior, perekonomian ke depan punya prospek yang baik dan menjanjikan asalkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dilakukan secara optimal.

Kita ingin Sri Mulyani konsisten dalam pelaksaan revaluasi asset ini, dan bukan malah sebaliknya. [ipe]

Komentar

 
x