Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 19 November 2017 | 06:07 WIB

PKS Ingatkan Jokowi Jangan Jor-joran Bikin Utang

Oleh : - | Sabtu, 2 September 2017 | 07:09 WIB
PKS Ingatkan Jokowi Jangan Jor-joran Bikin Utang
Anggota Komisi XI DPR, Refrizal
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR, Refrizal mengingatkan pemerintah agar memperhatikan besaran utang dalam RAPBN 2018 yang dinilai bisa semakin membebani anggaran negara dari tahun ke tahun.

"Perlu diperhatikan bahwa beban pembayaran bunga utang pada RAPBN 2018 jauh lebih tinggi dibanding belanja subsidi dan belanja fungsi perlindungan sosial yang hanya sebesar Rp172 triliun dan Rp162 triliun," kata Refrizal dalam rilis kepada media di Jakarta, Jumat (1/9/2017).

Politisi PKS ini berpendapat, defisit pada 2015 dan 2016, tidak terencana dengan baik. Hal ini terindikasi dari adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang cukup besar, Angkanya masing-masing Rp24 triliun dan Rp26 triliun.

Secara sederhana, lanjut Refrizal, besarnya Silpa berarti negara merugi karena sudah berutang tetapi tidak menggunakan utang tersebut untuk pembangunan.

Dirinya juga mengingatkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk lebih fokus menyelesaikan masalah ketimpangan yang sempat diperingatkan Bank Dunia. Hal ini penting lantaran bisa memantik gejolak sosial di masyarakat.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah mengelola utang dengan sangat berhati-hati serta menggunakan standar pengelolaan internasional sehingga benar-benar dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional.

"Untuk membiayai defisit anggaran dalam tahun 2018, pemerintah akan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri maupun dari luar negeri, dalam bentuk pinjaman atau utang yang akan dikelola dengan berhati-hati dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pengelolaan internasional," kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan RUU tentang RAPBN 2018 di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Menurut Jokowi, pinjaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang produktif untuk mendukung program pembangunan nasional, di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta pertahanan dan keamanan.

Selain itu, ujar dia rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan dijaga di bawah tingkat yang diatur dalam keuangan negara, dikelola secara transparan dan akuntabel, serta meminimalkan risikonya pada stabilitas perekonomian di masa sekarang dan akan datang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan penambahan utang pemerintah digunakan untuk sumber pembiayaan pembangunan di berbagai bidang yang dapat meningkatkan produktivitas nasional.

"Utang merupakan tactical investment untuk apa yang dibutuhkan Indonesia. Investasi untuk manusianya, investasi infrastruktur untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengembangkan sektor keuangan menjadi makin memiliki ketahanan," kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (27/7/2017).

Sri Mulyani mengatakan, penambahan utang pada periode 2015-2017 digunakan untuk belanja pemerintah yang lebih agresif terutama infrastruktur, perlindungan sosial, dana alokasi khusus fisik, dan dana desa.

Dirinya memastikan bahwa utang pemerintah akan selalu dikelola secara berhati-hati dengan mengedepankan tata kelola yang berlaku. [tar]

Komentar

 
Embed Widget

x