Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 18:35 WIB

Di Balik Kutipan Pajak untuk Bisnis E-Commerce

Oleh : - | Rabu, 6 September 2017 | 05:09 WIB
Di Balik Kutipan Pajak untuk Bisnis E-Commerce
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah berniat mengenakan pajakdari setiap transaksi perdagangan berbasis digital atau e-commerce. Katanya bukan untuk mencari tambahan bagi penerimaan negara?

Ya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, penerapan pajak untuk perdagangan elektronik (e-commerce) bertujuan untuk menciptakan kesetaraan (level of playing field).

"Pada prinsipnya mau e-commerce atau konvensional tetap harus taat pajak, karena itu kita pada prinsipnya menciptakan level of playing field, apapun jenis transaksinya," kata Suahasil di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Suahasil menjelaskan, kesetaraan pungutan pajak perdagangan secara daring dan konvensional ini, sedang dirumuskan pemerintah. Terutama menyangkut tata cara perpajakan, agar kedua jenis transaksi ekonomi ini tetap bisa berkembang sesuai potensinya.

"Jangan sampai yang satu dikenakan dan yang satunya tidak dikenakan, itu kan tidak level of playing field. Kalau tidak level of playing field, bisa-bisa yang satu berkembang, yang satunya pelan-pelan tersisih," kata Suahasil.

Menurut Suahasil, salah satu hal yang sedang menjadi kajian terkait penerapan pajak kepada transaksi elektronik adalah jenis barang yang selama ini dibeli konsumen yang tidak hanya berupa fisik, namun juga bisa berupa file atau perangkat lunak (software).

Ia juga memastikan penerapan pajak yang dikenakan tetap berupa Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan mengacu pada peta jalan e-dagang yang telah dirumuskan dalam penerbitan paket kebijakan ekonomi jilid XIV.

"Kita lihat kekhususan kalau yang dikirim bukan barang fisik, karena beli elektronik bisa saja yang dikirim adalah file. Kita akan lakukan ini secepatnya, tapi kita jalankan dulu yang sudah berlaku saat ini, yaitu penerapan PPh dan PPN," kata Suahasil.

Sebelumnya, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, John Hutagaol menjamin, mekanisme pengenaan pajak untuk e-commerce, tetap mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan netralitas. "Kebijakan yang diterapkan menjaga keseimbangan transaksi daring dan konvensional. Maka harus memikirkan bagaimana e-commerce bertumbuh. Karena era ke depan itu era e-commerce," ujar John.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pajak untuk e-commerce bisa dilakukan karena proses pembukuan dari transaksi elektronik lebih jelas dan mudah dilacak. Jadi, bukanlah perkara yang sulit dijalankan. "Teknologi digital sebetulnya pembukuannya jauh lebih jelas, sehingga pemajakan itu adalah masalah yang harus kita clear-kan antara penjual dengan pembeli," kata Sri Mulyani. [tar]

Komentar

 
x