Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 18:36 WIB

Bos Gapki: Tata Kelola Sawit RI Sesuai Standar PBB

Oleh : - | Rabu, 6 September 2017 | 15:10 WIB
Bos Gapki: Tata Kelola Sawit RI Sesuai Standar PBB
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, New York - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono bilang, pemerintah RI dan dunia usaha berkomitmen kuat untuk mencapai tata kelola sawit yang berkelanjutan.

Dalam rilis kepada media, Rabu (6/9/2017), Joko menegakan, semua syarat yang diminta Persatuan bangsa-bangda (PBB) dan dunia internasional terkait tata kelola sawit yang berkelanjutan, sudah dipenuhi.

"Saya bisa memastikan tata kelola sektor perkebunan kelapa sawit Indonesia sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dunia internasional termasuk PBB," kata Joko dalam Informal High Level Discussion di Kantor Pusat UNDP (Badan PBB untuk Program Pembangunan) di New York, Amerika Serikat.

Joko didapuk menjadi pembicara dalam diskusi, bersama Musdalifah Mahmud, Deputi Menko Perekonomian bidang Pangan dan Pertanian.

Di depan para pimpinan UNDP dan sejumlah lembaga internasional, Joko memaparkan arti penting sektor perkebunan kelapa sawit bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. "Dan kalau kita lihat tren dalam satu dekade terakhir, kebun rakyat lebih pesat berkembang dibandingkan perusahaan swasta," kata Joko.

Terkait isu keberlanjutan, Joko menegaskan hingga saat ini sudah ada 340 perusahaan kelapa sawit yang mendapatkan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

ISPO adalah sertifikasi wajib bagi perkebunan kelapa sawit Indonesia. "Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dan dunia usaha untuk menjawab isu-isu keberlanjutan," tegas pria yang hobi Wayang Kulit ini.

Sementara Musdalifah mengatakan, rakyat Indonesia juga ingin sejahtera seperti halnya rakyat di negara maju. "Dan perkebunan kelapa sawit sudah terbukti meningkatkan kesejahteraan rakyat kami," kata Musdalifah.

Musdalifah bilang, sebanyak 42% dari total perkebunan sawit di Indonesia, dimiliki rakyat (smallholders). Banyak di antara mereka menanam sawit lebih dari seratus tahun. "Dan tingkat pendapatan petani sawit bisa 7 kali lebih besar daripada rata-rata pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian," kata Musdalifah.

Musdalifah mengatakan, sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia, menyerap 4juta tenaga kerja dan akan menciptakan 1,3juta tenaga kerja langsung pada 2020.

"Terkait tuntutan keberlanjutan, pemerintah saat ini sedang melakukan penguatan ISPO, melanjutkan pemberian izin baru, skema pencegahan kebakaran, dan perlindungan eksosistem gambut," papar Musdalifah. [tar]

Komentar

 
x