Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Januari 2018 | 10:53 WIB
 

Jokowi Ingin Jadikan Pangan Sebagai Panglima

Oleh : - | Rabu, 6 September 2017 | 16:10 WIB
Jokowi Ingin Jadikan Pangan Sebagai Panglima
(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Bogor - Tentu saja tak sedang bercanda, Presiden Joko Widodo bilang, ke depan, bukan politik ataupun hukum yang menjadi penglima. Namun justru urusan pangan.

"Siapa yang punya pangan, dia yang mengendalikan," kata Jokowi saat orasi di sidang terbuka dalam rangka Dies Natalis Institut Pertanian Bogor (IPB) di Kampus Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/9/2017).

Menurut Jokowi, ke depan seluruh negara akan berebut pangan, energi, dan air sehingga perlu disiapkan logistik yang memadai agar negara tidak mudah ditundukkan. "Tanpa ketersedian logistik yang mencukupi, negara ini mudah dikalahkan, mudah ditundukkan karena ke depan bukan politik lagi yang jadi penglima, mungkin bukan hukum lagi yang jadi panglima tapi pangan yang menjadi panglima," kata mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI ini.

Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, paradigma-paradigma baru dan inovasi baru tentang pangan harus dikeluarkan dan diciptakan. "Tanpa itu sulit rasanya kita kompetisi, sulit bersaing dengan negara lain," kata Jokowi.

Jokowi kembali mengingatkan perubahan global yang sangat cepat tidak bisa dihindarkan dan Indonesia mau tidak mau harus mengikutinya jika tidak ingin kalah bersaing.

Dia mengaku sering menegur para menteri yang terkait urusan pangan. Dicontohkan, masalah nelayan karena menterinya berpuluh-puluh tahun tidak bisa menyelesaikan masalah cantrang. "Sudah berpuluh-puluh tahun ngurusin cantrang tidak selesai. Padahal dunia sudah berubah ke offshore aquaculture, kenapa kita tidak bisa mengikuti era perubaan yang sangat cepat ini," kata Jokowi.

Jokowi meminta mendidik para nelayan agar bisa membangun sebuah offshore aquaculture, sehingga masalah cantrang bisa selesai. "Tapi berikan edukasi yang baik mengenai offshore aquaculture," kata pria asal Solo, Jawa Tengah ini.

Sedangkan di bidang pertanian, Jokowi berharap adanya peningkatan nilai tambah petani dengan cara mengorporasikan agar bisa mendapat keuntungan sebesar-besarnya dari dia melakukan penanaman pertanian.

Dia mengakui, kondisi petani di Indonesia, masih memprihatinkan. Sebagian besar petani hanya memiliki lahan-lahan kecil, berkisar 0,25-0,3 hektar saja.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani tersebut, kata Jokowi, perlu adanya langkah untuk mewujudkan korporasi petani, nelayan dan peternak. "Tidak bisa kita biarkan mereka bekerja satu per satu seperempat hektare, 0,3 hektare, tidak mungkin. Percaya kepada saya, harus mulai pemikiran-pemikiran besar ke arah itu," kata presiden.

Jokowi berharap, ada langkah total untuk mengubah paradigma, sehingga petani harus memiliki dari hulu sampai hilir. "Proses itu harus kita siapkan. Korporasi itu harus kita siapkan. Saya memiliki keyakinan IPB memiliki kemampuan untuk menyiapkan petani-petani kita ke arah itu," kata Jokowi.

Dalam hal korporasi petani ini, Jokowi mengungkapkan di Sukabumi, Jawa Barat, sudah menerapkannya dan bisa diterapkan di daerah lainnya. "Minggu lalu saya ke Sukabumi, untuk cari contoh korporasi petani. Ternyata ada di Sukabumi. Yang namanya PT BUMR Pangan, koperasinya Arohmah, ini adalah korporasi petani," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, bahwa yang dikorporasikan atau yang digabungkan bukan tanah yang ada, tetapi petani-petaninya. "Saya lihat di sana aplikasi untuk berproduksi sudah diatur, sirkulasi tiap hari ada panen terus, dengan penggunaan bibit berbeda-beda, karena tiap musim benihnya berbeda," ujar Jokowi.

Jokowi menyebut, sudah digunakan proses penggilingan padi secara modern, dimana ada proses pengeringan dan keluar sudah dalam bentuk packaging yang menarik.

Korporasi petani di Sukabumi ini, kata Jokowi, juga memiliki pemasaran secara online, sehingga hasilnya dengan mudah dipasarkan. "Cara-cara seperti ini yang harus kita intervensi, kalau tidak petani kita sampai kapan pun tidak akan start, dan meloncat keuntungannya," kata Jokowi.

Jokowi berharap, hal ini tidak hanya urusan padi saja. Namun untuk tanaman holtikultura bisa diterapkan, agar nilai tukar petani bisa bertambah. [tar]

Komentar

 
x