Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 25 September 2017 | 00:30 WIB

Tagihan Lahan untuk Proyek Strategis Tersisa 37%

Oleh : - | Rabu, 6 September 2017 | 17:39 WIB
Tagihan Lahan untuk Proyek Strategis Tersisa 37%
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Per 5 September 2017, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah membayar tagihan pendanaan pengadaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp7,6 triliun.

Direktur LMAN, Rahayu Puspasari bilang, pembayaran tersebut setara dengan 63% dari total yang ditagihkan. "Total tagihan yang telah disampaikan ke LMAN sebesar Rp12,10 triliun atau sebanyak 18.594 bidang sejak batch pertama Mei 2017," kata Rahayu dalam lokakarya bertajuk Sinergitas Percepatan Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional di Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Rahayu menjelaskan, dari tagihan yang belum dibayarkan, ada berbagai proses yang salah satunya adalah dikembalikan.

"Untuk dokumen-dokumen yang dikembalikan ini, ada yang sudah kembali lagi ke LMAN dan saat ini sedang berproses yaitu sebesar Rp3,01 triliun (5.274 bidang). Sedangkan sisanya yang masih ditunggu oleh LMAN, atau tagihan yang sempat dikembalikan kemudian akan disampaikan lagi, sebesar Rp1,46 triliun (3.419 bidang)," ucap Rahayu

Kemudian, lanjut Rahayu, apabila pembayaran tagihan pendanaan pengadaan lahan dipetakan berdasar wilayah, ruas Transjawa mencapai 30% telah diselesaikan dari yang ditagihkan. Sedangkan Transumatera sebesar 77%, Jabodetabek 83%, dan ruas-ruas lainnya 98%.

"Ini kita bisa melihat permasalahan yang paling banyak dihadapi memang untuk ruas Transjawa. Untuk ruas-ruas lainnya, seperti di Sulawesi dan Kalimantan, hampir 100 persen karena nilainya juga tidak besar," kata Rahayu.

Badan Layanan Umum (BLU) LMAN merupakan operator dari pengelola barang dalam rangka optimalisasi aset negara dan pelaksanaan fungsi bank tanah yang akan mendukung pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur.

Alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN dalam APBN-P 2017 sebesar Rp32,1 triliun dan dalam RAPBN 2018 sebesar Rp35,4 triliun, yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyediaan dana uang ganti kerugian untuk pengadaan tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional.

LMAN bertanggung jawab secara formal atas penggunaan anggaran negara dalam proses pengadaan tanah. LMAN juga memiliki kewenangan melaksanakan penelitian administrasi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pembayaran ganti rugi pengadaan tanah.

Rahayu mengaku proses penelitian administrasi yang dilakukan LMAN selaku kuasa pengguna anggaran negara dalam proses pengadaan tanah telah berangsur-angsur membaik ketimbang sebelumnya. tar]

 
x