Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 21 November 2017 | 22:56 WIB

Darmin Terbitkan Aturan Untuk Lindungi Mangrove

Oleh : M Fadil Djailani | Kamis, 7 September 2017 | 17:22 WIB
Darmin Terbitkan Aturan Untuk Lindungi Mangrove
Menko Perekonomian Darmin Nasution - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Indonesia merupakan negara yang memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia, total 3,49 juta hektar. Namun, dua puluh tahun terakhir ini, total luas mangrove berkurang sangat signifikan akibat konversi.

Atas kondisi ini, kemenko perekonomian menelorkan kebijakan untuk mengembalikan ke kondisi awal. Seperti yang termuat dalam Peraturan Presiden 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove dimana pada Pasal 6 Ayat 1 (b) mengamanatkan kepada Pengarah, yaitu Menteri Koordinator Perekonomian untuk menetapkan Kebijakan yang lebih implementatif dan terarah.

Pada 15 Agustus 2017, Menko Perekonomian Darmin Nasution menerbitkan Peraturan Menko Perekonomian (Permenko) No 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional (Stranas Mangrove).

"Permenko ini mengatur percepatan implementasi Stranas Mangrove melalui penetapan kegiatan atau rencana aksi untuk Kementerian/Lembaga dengan batas waktu dua bulan sejak ditetapkan Permenko dan melaporkan kegiatan yang dilakukan setiap enam bulan," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian Montty Girianna dalam keterangan tertulisnya kepada media di Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Ia menjelaskan Permenko ini mengatur berbagai sasaran, strategi, program dan kegiatan pada empat nilai penting ekosistem mangrove yaitu nilai penting ekologi, nilai penting sosial ekonomi, nilai penting kelembagaan, dan nilai penting perundang-undangan.

Tujuan Permenko ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota), dan para pihak lainnya dalam pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Montty menekankan bahwa regulasi tersebut adalah alat keterlibatan publik secara luas, baik untuk berpartisipasi dalam pemulihan seperti ikut menanam mangrove maupun turut mengawasi apabila ada K/L yang belum melaksanakan tanggungjawab sebagaimana tertuang dalam Permenko ini.

"Sehingga target tutupan ekosistem mangrove yang baik pada tahun 2045 sebesar 3,49 juta hektar dapat tercapai," lanjut Montty.

Sebagai informasi, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2015 menunjukkan bahwa tutupan ekosistem mangrove telah mengalami kerusakan seluas 1.82 juta hektar sehingga kondisi baiknya seluas 1.67 juta hektar.

Kriteria mangrove yang baik adalah mangrove yang memiliki kerapatan tutupan/kanopi >70%, sehingga dapat mencegah intrusi air laut; sebagai pelindung garis pantai dari abrasi dan tsunami; menjadi tempat berkembang biak/berpijah aneka biota laut; menjadi penyerap karbon yang 5 kali lebih baik dari pohon lahan biasa/hutan; dan penyerap polutan. Ekosistem mangrove mempunyai fungsi penting lainnya, diantaranya sebagai sistem penyangga kehidupan ekonomi masyarakat, sumber pangan dan menjaga kekayaan keanekaragaman hayati.

Sedangkan ekosistem mangrove yang rusak memiliki kerapatan tutupan/kanopi <50%. Kerusakan pada ekosistem mangrove terjadi akibat pencemaran limbah plastik, limbah rumah tangga, tumpahan minyak, illegal logging, dan adanya alih fungsi lahan untuk berbagai kepentingan (tambak, pemukiman, perkebunan, industri, infrastruktur pantai /pelabuhan). [ipe]

Komentar

 
x